Mendagri Tegaskan Integritas Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

SURABAYA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan integritas kepala daerah merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Pernyataan ini disampaikan Tito usai memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga

Dorong Transformasi Satpol PP, Sekjen Kemendagri Tegaskan Pentingnya Pendekatan Humanis

Tito menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk terus membina sekaligus mengingatkan kepala daerah agar menjalankan pemerintahan yang berintegritas.

Rakor tersebut merupakan kolaborasi antara Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga

Ngeri! Kecelakaan Maut Bus Kemendagri, 35 Orang Tewas

"Intinya adalah dalam rangka penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi. Kita prihatin dengan adanya sejumlah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Ada beberapa yang terkena juga OTT beberapa waktu yang lalu, baik oleh KPK maupun Aparat Penegak Hukum lainnya," ucap Tito.

Tito menegaskan, pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan guna meminimalkan praktik korupsi. Namun, keberhasilan upaya tersebut pada akhirnya tetap bergantung pada integritas pribadi setiap kepala daerah.

Baca Juga

Kemendagri Evaluasi Kinerja Ditjen Polpum, Fokus Kejar Target Program dan Anggaran

Menurutnya, kepala daerah merupakan figur yang telah melalui proses politik yang panjang dan dikenal masyarakat sehingga tidak mungkin diawasi selama 24 jam setiap hari.

"Teman-teman kepala daerah itu bukan anak kemarin sore. Rata-rata politisi yang berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik. Kita juga enggak bisa awasi dan jaga 24 jam, 7 hari, seminggu, 365 hari. Semua akan kembali kepada diri pribadi masing-masing," tuturnya.

Baca Juga

Gerakan ASRI Prabowo, Kemendagri Minta Satpol PP-Linmas Jadi Penggerak Lingkungan Bersih

Karena itu, Tito menekankan setiap kepala daerah harus menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip antikorupsi dan tidak tergoda melakukan pelanggaran hukum. 

Dia berharap, para kepala daerah terus memperkuat integritas, membenahi sistem pemerintahan, serta menjaga diri agar tidak terjerat tindak pidana korupsi.

"Kita harapkan dengan adanya acara ini, memang enggak akan menjamin tidak akan terjadi pelanggaran hukum, tapi kita berharap bisa jauh berkurang. Kita membangkitkan kesadaran rekan-rekan kepala daerah bahwa modus-modus operandi yang ada, itu Aparat Penegak Hukum sudah tahu. Jadi ya, kembali kepada [integritas] masing-masing," ucapnya.

Tito menambahkan, kegiatan di Surabaya merupakan bagian dari rangkaian penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang dibagi ke dalam 10 klaster wilayah di seluruh Indonesia. Setelah Surabaya, kegiatan serupa akan dilaksanakan di sembilan klaster lainnya untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

"Ini dilaksanakan di Surabaya khusus untuk Jawa Timur dan se-Bali, nanti berikutnya kita akan turun lagi, masih ada sembilan klaster daerah lainnya," tuturnya.

Rakor tersebut dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Timur dan Bali yang hadir secara langsung maupun hybrid.

Editor: Aditya Pratama