Mendagri Tegur 81 Petahana Langgar Protokol Covid-19 saat Pendaftaran Pilkada

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat 81 kepala daerah melanggar protokol kesehatan pencegahan pandemi virus corona (Covid-19) saat pendaftaran Pilkada Serentak 2020. Ke-81 kepala daerah tersebut merupakan petahana.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Imran menuturkan, ke-81 petahana tersebut telah mendapatkan teguran langsung dari Mendagri Tito Karnavian. Teguran tersebut diberikan lantaran melakukan pengumpulan massa dan arak-arakan.

Baca Juga

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

"Dari hasil review yang dilakukan saat pendaftaran bacalon, beberapa bacalon yang mengerahkan arak-arakan kerumunan massa, ada 81 kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Telah ditegur secara langsung setelah pendaftaran bacalon itu dilakukan," ujarnya dalam webinar bertajuk "Memaskerkan Indonesia" di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Penerapan protokol kesehatan Covid-19, Imran mengatakan, tetap dilaksanakan ada atau tidaknya Pilkada 2020. Bahkan, ketika saat ini telah disepakati gelaran tersebut, maka protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat.

Baca Juga

Kemendagri Minta Pemda Gelar Rakor Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Mendagri, menurut dia, tidak hanya menegur melainkan memberikan penghargaan kepada 7 kepala daerah yang taat protokol kesehatan Covid-19 saat pendaftaran pilkada. Ke-7 kepala daerah itu yakni gubernur Gorontalo, gubernur Sulawesi Barat, bupati Gorontalo, bupati Luwu Utara, bupati Banggai, wakil wali kota Ternate dan wakil wali kota Denpasar.

"Kita beri penghargaan kepada kepala daerah yang tertib melakukan penerapan protokol kesehatan pada saat pendaftaran calon. Kalau kita lihat ada 7 kepala daerah yang diberi apresiasi oleh Pak Mendagri terkait penerapan protokol kesehatan pada saat proses pelaksanaan pendaftaran bacalon," katanya.

Baca Juga

Kemendagri Tolak 720 Usulan Mutasi Jabatan PNS pada Agustus 2020

Imran memaparkan, tegaknya protokol kesehatan tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya kolaborasi dan sinergitas antarkomponen. Yakni, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

"Kemendagri mendorong pemerintah daerah mengadakan koordinasi lintas unit kerja, khususnya forum komunikasi pemerintah daerah yang terdiri dari panglima daerah militer, kapolda, kepala Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten kota itu ada dandim, ada kapolres, ada kajari, ditambah lagi unsur penyelenggara Pilkada Tahun 2020," tuturnya.

Baca Juga