Mendagri Tito Karnavian Bahas Evaluasi Pilkada Bersama 9 Universitas

Rizki Maulana ยท Jumat, 07 Februari 2020 - 21:36 WIB
Mendagri Tito Karnavian Bahas Evaluasi Pilkada Bersama 9 Universitas

Mendagri Tito Karnavian menyalami para akademisi dari sembilan universitas di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (27/2/2020). (Foto: Puspen Kemendagri).

JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengundang secara khusus perwakilan dari sembilan universitas untuk membahas penyelenggaraan pilkada langsung. Pertemuan ini juga untuk mengevaluasi efektivitas pesta demokrasi di tingkat daerah tersebut.

Tito menuturkan, pertemuan ini merupakan inisiatifnya. Dari sisi politik, pilkada sangat esensial bagi demokrasi di Indonesia. Mantan Kapolri ini pun lantas menjelaskan sekilas persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020.

Pilkada 2020 merupakan pilkada serentak terbesar karena meliputi 270 pemilihan kepala daerah.

"Sejak 2004 hingga 2018, di samping menghasilkan aspek positif, pilkada langsung juga menyimpan berbagai ekses sebaliknya, di antaranya konflik sosial berbasis identitas, keterbelahan masyarakat dalam dua kubu yang bertentangan yang memicu kerawanan sosial serta “high cost" atau berbiaya sangat tinggi," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Menurut Mendagri, biaya tinggi pilkada secara langsung telah berpengaruh pada kualitas tata kelola kepemimpinan di daerah. Jika ekses negatif pilkada dibiarkan terus-menerus, alam demokrasi di Indonesia dan akan timbul benih-benih konflik sosial di masyarakat.

"Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi terhadap efektivitas dari sistem pilkada langsung. Namun, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas," kata Tito.

Merespons harapan tersebut, para perwakilan universitas menyambut positif dan menghargai inisiatif pertemuan dari Mendagri. Para akademisi sependapat perlunya evaluasi dari penyelenggaraan pilkada langsung.

“Ini kesempatan pertama kami bertemu dengan Mendagri setelah polemik ramai rencana Mendagri mengubah pilkada langsung,” ujar Wawan Mas'udi dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta.

Wawan menuturkan, ada kekeliruan di masyarakat selama ini bahwa seolah Mendagri ingin mengembalikan sistem pilkada menjadi tidak langsung.

"Ternyata tujuan Mendagri adalah evaluasi bersifat komprehensif tentang pilkada langsung di Indonesia guna mereduksi ekses negatif Pilkada serta menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, pengajar dari Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando, memaparkan bahwa universitasnya telah berpengalaman dalam melakukan riset pilkada, khususnya dari aspek budaya local, seperti diinginkan Mendagri.

Menurut dia, Mendagri ingin menyesuaikan sistem pilkada dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat daerah, itu adalah hal yang sangat patut didukung dan ide ini sangat relevan.

"Kami sangat senang dan bersedia membantu Mendagri untuk melakukan riset akademis untuk perbaikan Pilkada dari berbagai aspek termasuk aspek manajemen konflik sosial," ujar Ferry.

Pertemuan ini berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Sebagai tindak lanjut pertemuan, pihak universitas akhirnya sepakat untuk mengusulkan riset desain evaluasi bersifat akademis tentang pilkada langsung ke Kemendagri dalam rangka evaluasi komprehensif pilkada.

Hadir dalam pertemuan ini yaitu perwakilan dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Editor : Zen Teguh