Mendagri Tito Karnavian Bantah Dicekal ke Luar Negeri: Hoaks!
JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu dicekal ke luar negeri. Dia menegaskan tidak pernah menerima surat pencekalan seperti yang ramai beredar di media sosial.
Tito menyebut informasi tersebut sebagai hoaks. Adapun isu pencekalan ini mencuat di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya di sini, ke mana? Enggak ada (surat pencekalan)," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tito juga menyoroti banyaknya informasi tidak benar yang beredar di media sosial. Salah satunya kabar mengenai pertemuannya dengan Listyo Sigit dan sejumlah pihak lain di rumahnya.
"Ada banyak, terlalu banyak hoaksnya. Ada yang bilang lagi bahwa apa, katanya kumpul di rumahnya Tito Karnavian di Widya Chandra 4. Rumah saya kan Widya Chandra 1. Bukan 4, gitu," paparnya.
"Hoaks ya," kata Tito kembali menegaskan.
Tito menegaskan dirinya tidak lagi terlibat dalam urusan kepolisian sejak pensiun dari Polri pada 2019 lalu. Saat ini, dia fokus menjalankan tugas sebagai Mendagri.
"Saya dari tahun 2019, saya sudah pensiun, baik dari polisi maupun dari Kapolri. Dan saya nggak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya mendapat tugas kepercayaan sebagai Mendagri, saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun sudah menyita waktu saya luar biasa, ya. Kegiatannya banyak sekali," katanya.
Tito kembali menegaskan kepercayaan yang diberikan Prabowo kepadanya untuk menjabat sebagai Mendagri merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan semaksimal mungkin.
"Dipercaya oleh Bapak Prabowo menjadi Mendagri, saya laksanakan juga dengan semaksimal saya. Jadi, kalau untuk urusan polisi kan sudah ada yang menggawangi sendiri. Saya kira itu, makasih," pungkasnya.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.
Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga media.
Editor: Rizky Agustian