Mendagri Tito Karnavian Lantik Mayjen TNI Edi Nurhabad jadi Deputi Infrastruktur BNPP RI

JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melantik Mayjen TNI Edi Nurhabad sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNPP RI.

Baca Juga

Mendagri Tegaskan Registrasi Bansos Digital Gratis, Lapor jika Dipungut Biaya

Dalam arahannya, Mendagri Tito meminta Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan untuk memetakan kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan secara lebih terukur. Pengelolaan infrastruktur merupakan bagian penting dalam memastikan kawasan perbatasan tidak tertinggal dari wilayah lainnya.

“Masalah jalan, jembatan, perumahan, hingga gedung perkantoran di perbatasan. Intinya agar infrastruktur daerah perbatasan itu tidak tertinggal, tidak terlupakan, dan tidak termarjinalkan. Karena kita ingin membangun perbatasan demi keadilan dan pemerataan pembangunan,” ujar Tito.

Baca Juga

Mendagri Sebut Acara Apresiasi Pemda Berprestasi Bersama iNews Media Group Jadi yang Terbaik

Tito mencontohkan kebutuhan konektivitas jalan di sejumlah kawasan perbatasan Kalimantan yang masih belum terhubung secara penuh. Kondisi tersebut berbeda dengan kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste yang menurutnya telah memiliki jaringan jalan di sepanjang kawasan perbatasan.

Sementara itu, di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini, infrastruktur jalan telah tersedia di sejumlah titik, tetapi masih terdapat segmen yang belum tersambung. Kondisi tersebut perlu dipetakan untuk menentukan kebutuhan pembangunan dan konektivitas secara lebih terarah.

Selain jalan, Tito meminta pemetaan dilakukan terhadap kebutuhan pelabuhan, khususnya di wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan yang memiliki keterbatasan akses transportasi. Kebutuhan tersebut perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan agar pembangunan infrastruktur dapat diselaraskan dengan program kementerian terkait.

Dia juga menyoroti kebutuhan fasilitas perdagangan di kawasan perbatasan. Menurut Tito, pemetaan kebutuhan pasar perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan agar fasilitas perdagangan yang dibangun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam sektor pendidikan, Tito meminta BNPP RI mengidentifikasi sekolah-sekolah di kawasan perbatasan yang membutuhkan pembangunan maupun revitalisasi. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk disinergikan dengan program revitalisasi sekolah.

“Kalau ada sekolah yang memprihatinkan, bangunannya sudah hancur atau berantakan, kita petakan di mana saja daerah perbatasan yang sekolahnya tidak bagus atau belum terbangun, lalu kita ajukan kepada kementerian terkait,” kata Tito.

Untuk memastikan program berjalan secara terarah, Tito meminta kebutuhan infrastruktur disusun berdasarkan skala prioritas. Ia menekankan bahwa keterbatasan sumber daya membuat seluruh kebutuhan tidak dapat dikerjakan secara bersamaan sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang jelas.

Selain pembangunan infrastruktur dasar, Tito meminta Deputi Edi Nurhabad meneruskan Program Bedah Rumah sebanyak 15.000 unit di kawasan perbatasan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tito menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi bagian penting dalam pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. Melalui pemetaan kebutuhan, penetapan prioritas, dan penyusunan roadmap, pembangunan di kawasan perbatasan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terencana dan berkelanjutan.

“Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selamat bergabung, mudah-mudahan bisa membawa perubahan positif dan tidak hanya larut dalam kegiatan rutin semata,” kata Tito.

Dengan dilantiknya Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan yang baru, BNPP RI memiliki mandat untuk semakin mengonsolidasikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di beranda terdepan Indonesia.

Editor: Kastolani Marzuki