Mendagri Tito Karnavian Minta Budaya Amplop Hilang dari Pelayanan Publik Pemerintah

Irfan Ma'ruf ยท Senin, 24 Februari 2020 - 20:51:00 WIB
Mendagri Tito Karnavian Minta Budaya Amplop Hilang dari Pelayanan Publik Pemerintah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Puspen Kemendagri).

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) terus berbenah. ASN selama ini kerap dipandang lamban, tidak disiplin dan condong mempersulit urusan pelayanan masyarakat ketimbang mempermudah.

Tito menegaskan, persepsi negatif itu dapat berkurang jika ASN meningkatkan kualitas dan integritasnya. Karena itu, dia meminta agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang dapat mengubah ‘mental ASN’ di bidang pemerintahan.

”Saya ingin diklat harus difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ (uang pelican atau sogokan) yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan,” kata Tito saat membuka Rakornas BPDSM di kantor BPSDM Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).

Rakornas dihadiri sekitar 500 dari Kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Tak hanya itu, acara juga turut dihadiri perwakilan dari Kementerian dan Lembaga lain seperti Kepala BKKBN, BPIP dan Kementerian PAN-RB.

Menurut Tito, BPSDM memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di pusat maupun daerah. Sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi, baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Karena itu, Mendagri meminta BPSDM untuk terus memutakhirkan kurikulumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya itu, kualitas para pengajar juga harus ditingkatkan.

”Diklat-diklat teknis yang out of date baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat,” ucapnya.

Tito juga meminta pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di BPSDM dapat turut serta mengembangkan integritas aparatur. Terpenting, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis, melainkan juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan.

Untuk diketahui BPSDM selama ini rutin melaksanakan pendidikan dan latihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi, kepemimpinan aparatur penyelenggara urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

Selain itu BPSDM juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia. Untuk 2019, alumni diklat BPSDM sudah mencapai 26.270 orang, terdiri atas pejabat dan aparat pemerintah pusat, serta anggota DPRD.

Editor : Zen Teguh