Mendagri Tito Karnavian Minta Dukungan DPR agar Bantuan Dana Parpol Ditambah

Antara ยท Jumat, 29 November 2019 - 09:44 WIB
Mendagri Tito Karnavian Minta Dukungan DPR agar Bantuan Dana Parpol Ditambah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan dana bantuan untuk partai politik (parpol) ditambah. Dia berharap Komisi II DPR mendukung usulan tersebut.

Dia menuturkan, tambahan bantuan dana itu demi mendukung kegiatan operasional parpol. Eksistensi parpol dinilai penting dalam negara.

"Kami mohon dukungan dari Komisi II (DPR) juga bisa diperjuangkan agar parpol bisa dapatkan anggaran lebih besar," ujar Tito di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menurutnya, program yang dilakukan terkait parpol sangat dipengaruhi anggaran yang ada. Semua program yang dilaksanakan disesuaikan dengan jumlah anggaran.

"Money-nya sudah disiapkan. Otomatis program dengan output sasaran di 2020, kami akan kerjakan berdasarkan anggaran-anggaran ini," tutur Tito.

Penjelasan yang sama juga disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar. Dia mengatakan, kenaikan dana parpol diperlukan untuk membantu operasional parpol.

Mahalnya biaya politik, kata dia berujung pada kecenderungan kader partai mencari sumber pendanaan lain yang tidak resmi. Selain itu sistem pengaderan juga memburuk karena kader yang baik secara politik akan sering terhambat kariernya karena minim pendanaan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pertimbangan agar parpol mesti disokong dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) agar bisa melakukan operasional dengan sehat.

Dia mencontohkan, dana operasional Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol di kawasan Slipi, Jakarta Barat sangat besar.

"Biaya operasional seperti kantor DPP di Slipi itu saja, itu minimal Rp 2,5 miliar satu bulan itu hanya untuk bayar listrik dan telepon," kata Bahtiar usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Senayan Jakarta, Kamis (29/11/2019.

Editor : Kurnia Illahi