Mendagri Tito Karnavian: SKT FPI Belum Terbit karena Visi Misi dan AD/ART

Felldy Utama ยท Kamis, 28 November 2019 - 16:46 WIB
Mendagri Tito Karnavian: SKT FPI Belum Terbit karena Visi Misi dan AD/ART

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan alasan kementeriannya hingga saat ini belum juga menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Front Pembela Islam (FPI). Menurut dia, saat ini Kementerian Agama butuh waktu untuk mengkaji lebih dalam terkait AD/ART FPI, yang nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Kemendagri.

Tito mengakui FPI sudah membuat surat pernyataan di atas materai mengenai kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Namun, Kemenag masih membutuhkan pengkajian lebih dalam terhadap AD/ART FPI.

"Di AD/ART itu, di sana disampaikan bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara Khaffah di bawah naungan Khilafah Islamiah, melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengawalan jihad. Ini yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama," katanya, di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menurut Tito, kata-kata mengenai penerapan Islam secara Khaffah jika mengacu teori teologi bagus. Namun, dia sempat mendengar muncul istilah yang dikeluarkan FPI yang menyatakan NKRI bersyariah.

Atas pernyataan itulah, Kemenag sedang mengkaji apakah yang pernah disampaikan FPI mengenai NKRI bersyariah itu secara prinsip sama seperti apa yang diterapkan di Aceh. "Kalau dilakukan bagaimana tanggapan dari elemen-elemen lain, elemen-elemen nasionalis mugkin, (atau) elemen minoritas," ujarnya.

Mantan Kapolri ini juga menyinggung kata khilafah yang ada di dalam visi misi organisasi FPI. Menurut dia, kata Khilafah terbilang sangat sensitif lantaran menyangkut sistem negara. Kemenag jug akan mendalami tafsiran terkait khilafah versi FPI.

Tito juga menyoroti kata penegakkan hisbah yang tercantum dalam visi misi oranisasi FPI. Dia pun menyinggung kasus-kasus di mana saat itu FPI melakukan upaya penegakkan hukum sendiri, seperti halnya melakukan sweeping atribut jelang perayaan Natal, hingga melakukan pengerusakan tempat-tempat hiburan.

"Nah, ini perlu diklarifikasi, karena kalau itu dilakukan bertentangan sistem hukum Indonesia karena enggak boleh ada ormas yang melakukan penegakkan hukum sendiri, harus ada instansi penegak hukum yang melakukannya," tutur Mantan Kapolda Metro Jaya ini."Nah, ini sekarang sedang jadi kajian oleh Kemenag yang lebih memahami tentang apa terminologi keagamaan itu. Jadi sifatnya sekarang di sana, di Kemenag untuk membangun dialog dengan FPI ya, kita tunggu saja seperti apa hasilnya," kata Tito.

Editor : Djibril Muhammad