Mendagri Tito Karnavian Usul e-Voting Digunakan dalam Pemilu 2024

Felldy Utama ยท Senin, 09 Maret 2020 - 22:45 WIB
Mendagri Tito Karnavian Usul e-Voting Digunakan dalam Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Transformasi ini diwujudkan melalui sistem pemungutan suara secara elektronik (e-Voting).

Tito menuturkan, semangat di balik pemilu termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) yakni untuk kepentingan demokrasi, partisipasi politik rakyat dan juga seleksi pemimpin demi kepentingan legitimasi pemerintah. Kendati demikian, ekses-ekses negatif dari pemilu juga tidak dapat dinafikkan.

Menurut Tito, selain aspek positif, aneka aspek negatif muncul di pesta demokrasi. Efek negatif itu antara lain ‘keterbelahan’ masyarakat yang mengancam integrasi bangsa dan mengganggu kerukunan, langgengnya politik identitas, dan munculnya konflik yang mengandung kekerasan.

”Kemudian, high cost politics atau biaya tinggi yang harus dikeluarkan oleh kontestan pilkada dan oleh pemerintah adalah beberapa contoh empirik dari sistem pemilihan kita, baik pilpres ataupun pilkada,” kata Tito dalam acara Diskusi Publik bertema “Urgensi Mewujudkan Pilkada Demokratis dan Berkualitas: Tantangan dan Harapan” di Jakarta , Senin (9/3/2020).

Hadir dalam diskusi ini antara lain Hariman Siregar yang dikenal sebagai aktivis Malari 74, mantan anggota DPR sekaigus Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi, dan Pengamat Militer Conni Rakahundini Bakrie. Selain Tito hadir sebagai pembicara yaitu pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Tito mengatakan, masyarakat harus memikirkan cara-cara untuk mengurangi semua dampak negatif dengan tetap menjaga agar pemilu atau pilkada tetap demokratis dan tetap menjamin hak-hak konstritusional masyarakat. Salah satu opsinya dengan memperbaiki penyelenggaraan.

“Salah satu alternatif jalan keluar yang sedang saya pikirikan adalah menerapkan sistem e-Voting di dalam pemberian suara,” kata Tito yang langsung disambut tepuk tangan peserta.

Mendagri Tito Karnavian (dua dari kanan). (Foto: iNews.id/Felldy Utama).

Dia menuturkan, e-Voting sudah diterapkan di beberapa negara. Tidak hanya itu, pemungutan suara secara elektronik ini bahkan telah diterapkan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di Indonesia dan berhasil.

Purnawirawan jenderal polisi bintang empat ini menekankan, sistem KTP elektronik di Dukcapil Kemendagri teah menjangkau 98 persen warga Indonesia yang juga sebenarnya “idem ditto” dengan pemilih. Sistem akurasi data KTP elektronik juga sudah double filter, yaitu dengan identifikasi irisan mata dan sidik jari, sehingga tingkat akurasi sangat tinggi untuk mencegah penduduk untuk memiliki KTP ganda.

Dengan dukungan sistem kependudukan yang sangat akurat demikian, daftar pemilih akan lebih mudah namun akurat diintegrasikan dalam sistem e-Voting. Tidak hanya itu, biaya juga dapat ditekan.

“Lewat e-Voting, kita tak perlu lagi membangun ratusan ribu TPS konvensional, tak membutuhkan kertas surat suara, juga tak membutuhkan ratusan ribu tenaga TPS yang semuanya tentunakan sangat menghemat biaya. Tentu keamanan data sistem E-Voting harus tetap diutamakan,” ucap Tito.

Siti Zuhro menyambut baik usulan itu. Menurut dia, setiap sistem yang dipandang bisa meningkatkan kemudahan dan memperhatikan “keunikan” Indonesia layak dipertimbangkan.

Inti pemilu, kata Siti, pada prinsipnya yaitu upaya mengonversi suara pemilih menjadi dukungan elektoral ke kontestaan atau partai. Bila makna ini dipegang, maka semua harus terbuka ke dalam metode-metode yang menjamin efisiensi dan mengurangi dampak buruk yang bisa merusak demokrasi itu sendiri.

”Kemajuan teknologi seperti e-Voting dapat diadopsi karena hal ini tidak mengurangi hak konstitusional masyarakat” ujar Siti.

Editor : Zen Teguh