Mengapa Dolar Bertahan di Rp18.000?

Achmad Nur Hidayat 
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta

BERAPA mahal harga sebuah ambisi fiskal ketika nilai tukar mulai kehilangan pijakan? Pada 16 Juli 2026, kurs referensi JISDOR Bank Indonesia berada pada Rp18.041 per dolar AS. Sebulan sebelumnya, pada 17 Juni 2026, rupiah masih berada di sekitar Rp17.730 per dolar AS. Pergerakan ini terjadi setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen demi memperkuat stabilisasi rupiah. 

Baca Juga

Rupiah Hari Ini Ditutup Kembali Menguat, Tinggalkan Level Rp18.000 per Dolar AS

Rupiah memang tidak terus merosot setiap hari, tetapi kegagalannya kembali menjauh dari level Rp18.000 menunjukkan bahwa tekanan belum benar-benar berakhir. Pemerintah tentu dapat menunjuk ketidakpastian global, konflik geopolitik, harga energi, tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat, dan penguatan dolar sebagai penyebab. 

Semua faktor tersebut nyata. Akan tetapi, menjelaskan pelemahan rupiah hanya dengan menyalahkan dunia luar merupakan cara paling mudah untuk menghindari pertanyaan yang lebih penting: apakah kebijakan fiskal Indonesia sendiri telah menambah kegelisahan pasar?

Baca Juga

Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat ke Rp18.091 per Dolar AS, Ini Pemicunya

Rupiah mulai membayar ambisi fiskal ketika pemerintah memperbesar belanja dan memperluas program prioritas tanpa memperlihatkan disiplin pemilihan program, sumber penerimaan yang berkelanjutan, serta batas yang tegas antara kebutuhan pembiayaan negara dan kewajiban bank sentral menjaga stabilitas mata uang. 

Dalam keadaan seperti itu, Bank Indonesia akhirnya dipaksa bekerja lebih keras. Suku bunga dinaikkan, devisa digunakan untuk intervensi, instrumen moneter dibuat semakin menarik, dan likuiditas pasar obligasi pemerintah ikut dijaga. 

Baca Juga

BI Ungkap Pemicu Rupiah Sempat Sentuh Rp18.000 per Dolar AS, Siap Jaga Stabilitas

Biayanya tidak berhenti di ruang transaksi keuangan. Biaya tersebut turun ke masyarakat dalam bentuk kredit yang lebih mahal, harga barang impor yang meningkat, ruang fiskal yang menyempit, serta ketidakpastian usaha.

Bukan Sekadar Dolar yang Menguat

Baca Juga

Prabowo Ungkap Penyebab Rupiah Melemah: Karena Kekayaannya Keluar

Pada rapat Dewan Gubernur Juni 2026, Bank Indonesia tidak hanya menaikkan BI Rate. Bank sentral juga menyatakan akan meningkatkan intensitas intervensi melalui pasar non deliverable forward di luar negeri, transaksi spot, serta domestic non deliverable forward di dalam negeri. 

Tingkat imbal hasil sekuritas Rupiah Bank Indonesia juga dijaga agar tetap menarik bagi investor asing. Semua ini menggambarkan besarnya tenaga moneter yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan stabilitas rupiah.

Baca Juga

Dasco Bocorkan Pemerintah Siapkan Strategi Khusus untuk Perkuat Rupiah

Kebijakan tersebut diperlukan. Akan tetapi, intervensi moneter tidak dapat terus-menerus menjadi obat bagi masalah kredibilitas fiskal. 

Pasar valuta asing tidak hanya membaca data inflasi dan suku bunga. Pasar juga membaca arah belanja pemerintah, kemampuan negara mengumpulkan penerimaan, kebutuhan penerbitan surat utang, konsistensi regulasi, serta hubungan antara pemerintah dan bank sentral.

Nilai tukar pada akhirnya merupakan semacam referendum harian terhadap kepercayaan. Ketika investor memperkirakan kebutuhan pembiayaan pemerintah akan semakin besar, mereka meminta imbal hasil yang lebih tinggi. 

Ketika mereka meragukan kualitas belanja, risiko yang diminta juga meningkat. Ketika aturan berubah terlalu cepat atau program baru terus bermunculan tanpa perhitungan biaya jangka panjang, rupiah menanggung tambahan premi ketidakpastian.

Ini bukan argumentasi bahwa seluruh program pemerintah harus dihentikan. Program makan bergizi, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perumahan, dan perlindungan sosial dapat memiliki manfaat ekonomi yang besar. 

Persoalannya adalah apakah setiap rupiah belanja benar-benar menghasilkan kenaikan produktivitas, atau sekadar memperbesar aktivitas anggaran dan keuntungan politik jangka pendek.

Belanja yang produktif memperkuat rupiah karena meningkatkan kapasitas produksi, ekspor, pendapatan masyarakat, dan penerimaan pajak di masa depan. Sebaliknya, belanja yang boros, tergesa-gesa, atau didorong target politik akan menaikkan kebutuhan pembiayaan tanpa memperkuat kemampuan ekonomi membayar kembali kewajibannya.

Defisit Aman, tetapi Ruang Bernapas Menyempit

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara pada semester pertama 2026 sebesar Rp1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara telah mencapai Rp1.656 triliun. Defisit sementara memang baru Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto. Akan tetapi, pemerintah memperkirakan belanja hingga akhir tahun mencapai Rp3.942,4 triliun, lebih besar daripada pendapatan yang diproyeksikan Rp3.208,1 triliun. 

Defisit diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB. Angka 2,85 persen masih berada di bawah batas legal 3 persen. Akan tetapi, keamanan fiskal tidak dapat hanya dinilai dari jaraknya terhadap garis batas undang-undang. Mengendarai kendaraan beberapa sentimeter dari tepi jurang memang belum berarti terjatuh, tetapi ruang untuk mengoreksi kesalahan menjadi sangat sempit.

Defisit sebesar 2,85 persen membuat APBN lebih rentan menghadapi perubahan asumsi. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya subsidi energi, belanja barang impor, proyek dengan komponen valuta asing, serta nilai rupiah pembayaran utang luar negeri. 

Kenaikan imbal hasil surat berharga negara akan menaikkan biaya utang baru. Perlambatan ekonomi dapat menurunkan penerimaan pajak. Guncangan kecil dapat dengan cepat mengubah proyeksi yang semula dianggap aman.

Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa defisit masih di bawah 3 persen. Pemerintah harus menjelaskan seberapa kuat APBN bertahan apabila rupiah bergerak ke Rp18.500 atau Rp19.000 per dolar AS, harga minyak meningkat, dan imbal hasil obligasi bertahan tinggi. Uji ketahanan seperti ini seharusnya dibuka kepada DPR dan masyarakat, bukan hanya disimpan sebagai simulasi internal Kementerian Keuangan.

Bank Sentral Menjadi Penyangga Terakhir

Tanda yang perlu dicermati bukan hanya besarnya defisit, melainkan semakin besarnya peran Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan pasar keuangan. Hingga 17 Juni 2026, Bank Indonesia telah membeli surat berharga negara senilai Rp156,98 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp76,62 triliun. 

Pada saat yang sama, posisi sekuritas Rupiah Bank Indonesia mencapai Rp1.021,13 triliun, dengan kepemilikan investor nonresiden sebesar Rp238,09 triliun. Pembelian SBN oleh Bank Indonesia tidak otomatis berarti pemerintah telah memaksa bank sentral mencetak uang. Operasi tersebut dapat dilakukan untuk mengelola likuiditas, menjaga stabilitas pasar, dan memperkuat transmisi kebijakan moneter. Akan tetapi, angka yang semakin besar tetap menimbulkan pertanyaan tentang batas antara stabilisasi pasar dan dukungan pembiayaan fiskal.

Risiko dominasi fiskal muncul ketika keputusan moneter semakin banyak dipengaruhi kebutuhan menjaga biaya utang pemerintah, menyerap penerbitan SBN, dan mendukung program pertumbuhan. Bank sentral kemudian harus menginjak dua pedal yang arahnya berlawanan. 

Di satu sisi, suku bunga dinaikkan untuk mempertahankan rupiah. Di sisi lain, likuiditas harus disediakan agar pasar obligasi, perbankan, kredit, dan program pemerintah tetap berjalan. Kondisi tersebut dapat menciptakan lingkaran yang mahal. Belanja fiskal yang agresif meningkatkan kebutuhan utang. Kebutuhan utang yang besar mendorong imbal hasil. Imbal hasil tinggi menarik modal, tetapi juga memperbesar biaya bunga. 

Ketika rupiah tetap lemah, Bank Indonesia perlu menawarkan imbal hasil moneter yang lebih menarik. Pada akhirnya, pemerintah dan bank sentral sama-sama membayar harga yang lebih tinggi untuk mempertahankan kepercayaan pasar.

Pemerintah sering menjelaskan pelemahan rupiah sebagai persoalan pasar keuangan. Bagi rakyat, persoalannya jauh lebih konkret. Rupiah lemah menaikkan harga bahan baku impor, obat, peralatan kesehatan, pangan tertentu, pakan ternak, mesin produksi, perangkat elektronik, dan energi. 

Pelaku usaha kecil tidak selalu dapat melakukan lindung nilai. Mereka akhirnya menaikkan harga, mengurangi produksi, menunda perekrutan, atau menerima margin yang semakin tipis.

Kenaikan suku bunga juga memiliki korban. Keluarga yang membutuhkan kredit rumah, mahasiswa yang keluarganya bergantung pada pinjaman usaha, UMKM yang membutuhkan modal kerja, dan perusahaan yang mempertimbangkan ekspansi harus menghadapi biaya dana yang lebih tinggi. 

Kebijakan moneter yang ketat memang diperlukan untuk menjaga rupiah, tetapi biaya sosialnya menjadi tidak adil apabila tekanan itu berasal dari kebijakan fiskal yang tidak cukup disiplin.

Posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 mencapai 444,4 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, utang luar negeri pemerintah mencapai 217,3 miliar dolar AS. Rasio utang luar negeri terhadap PDB memang masih sekitar 29,9 persen dan sebagian besar berjangka panjang. Akan tetapi, setiap pelemahan rupiah tetap meningkatkan nilai rupiah kewajiban dalam valuta asing serta memperbesar tekanan terhadap neraca pemerintah dan korporasi yang memiliki eksposur dolar.

Ini artinya, keuntungan politik dari program belanja dapat dinikmati lebih cepat dan lebih terkonsentrasi, sedangkan biaya nilai tukar disebarkan kepada seluruh masyarakat. Pemerintah memperoleh panggung dari peresmian program. Kontraktor dan pemasok memperoleh pesanan. 

Kelompok penerima tertentu mendapatkan manfaat langsung. Akan tetapi, kenaikan harga, bunga kredit, serta penyempitan ruang fiskal dibayar oleh jutaan rumah tangga yang tidak pernah dilibatkan dalam keputusan awal.

Peringkat BBB Bukan Cek Kosong

Pemerintah menyambut baik keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB dengan prospek stabil. 

Keputusan itu memang penting karena menunjukkan Indonesia masih berada dalam kategori layak investasi. Akan tetapi, pemerintah tidak boleh hanya membaca judul positifnya.

S&P menyatakan afirmasi tersebut didukung harapan bahwa pelemahan indikator fiskal dan eksternal hanya bersifat sementara. Lembaga itu juga menekankan perlunya kebijakan yang lebih dapat diprediksi, defisit yang tetap di bawah 3 persen, peningkatan penerimaan, penurunan biaya pembiayaan, dan stabilitas nilai tukar. Bahkan, peluang kenaikan peringkat dikaitkan secara langsung dengan penguatan struktural indikator fiskal dan eksternal. 

Pesannya jelas. BBB dengan prospek stabil bukanlah cek kosong untuk memperbesar belanja. Itu adalah kepercayaan bersyarat. Jika penerimaan melemah, biaya pendanaan meningkat, rupiah terus tertekan, atau kebijakan menjadi semakin sulit diprediksi, penilaian pasar dapat berubah.

Mengembalikan Disiplin sebelum Kepercayaan Hilang

Pemerintah perlu melakukan koreksi sebelum beban stabilisasi menjadi semakin mahal. Pertama, seluruh program prioritas harus melalui pemeringkatan ulang berdasarkan dampak produktivitas, kesiapan pelaksanaan, dan manfaat bagi kelompok rentan. Program yang belum siap, berdaya ungkit rendah, atau lebih banyak menghasilkan belanja administratif harus ditunda. Penghematan tidak boleh kembali dilakukan dengan memotong layanan dasar, transfer daerah, pendidikan, dan kesehatan.

Kedua, peningkatan penerimaan harus berasal dari perluasan basis pajak, penutupan kebocoran, perbaikan kepatuhan, dan penguatan administrasi. Pemerintah tidak boleh menutup kekurangan pendapatan dengan pungutan mendadak yang kembali membebani kelas menengah formal dan pelaku usaha kecil yang sudah patuh.

Ketiga, pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperjelas batas koordinasi fiskal dan moneter. Tujuan, besaran, serta komposisi pembelian SBN oleh Bank Indonesia perlu dijelaskan secara transparan. Koordinasi diperlukan, tetapi independensi keputusan moneter harus tetap dapat dipercaya. Rupiah tidak akan kuat apabila pasar menganggap bank sentral menjadi pembeli terakhir bagi seluruh kebutuhan fiskal.

Keempat, DPR harus berhenti hanya mengawasi apakah defisit melewati 3 persen. DPR perlu menguji kualitas belanja, kewajiban jangka panjang setiap program, sensitivitas APBN terhadap kurs dan suku bunga, serta distribusi manfaat anggaran. Batas legal merupakan pagar terakhir, bukan ukuran tunggal kesehatan fiskal. Rupiah tidak boleh dijadikan tumbal bagi ambisi yang tidak disertai prioritas dan akuntabilitas. 

Negara memang membutuhkan keberanian membelanjakan anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan. Akan tetapi, keberanian fiskal tanpa disiplin hanya memindahkan tagihan ke masa depan dan menyebarkannya kepada rakyat melalui harga, bunga, serta pajak.

Oleh karena itu, jalan keluar bukan meminta Bank Indonesia bekerja semakin keras mempertahankan rupiah. Jalan keluarnya adalah membuat kebijakan fiskal yang layak dipertahankan. Pemerintah harus memperkecil program yang boros, memperkuat penerimaan secara adil, membuka risiko anggaran secara jujur, dan memastikan setiap utang menghasilkan kemampuan ekonomi untuk membayarnya kembali. 

Jika tidak, rupiah akan terus menjadi alat pembayaran bagi ambisi fiskal, sementara rakyat menjadi pihak yang menerima tagihannya.



Editor: Maria Christina