Menhan Sjafrie Pimpin Penertiban Tambang Ilegal 275 Hektare di Nabire, Izin PT Kristalin Dicabut

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin penertiban tambang emas seluas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026). Area pertambangan milik PT Kristalin Eka Lestari itu resmi ditutup dan diambil alih negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Sjafrie melakukan penertiban dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH. Sejumlah pejabat turut mendampingi, di antaranya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kepala BIN Jenderal (Purn) M Herindra.

Baca Juga

HUT ke-81 TNI, Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Menhan Sjafrie hingga Djamari Chaniago

Hadir pula Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menhan Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan Jenderal Richard T.H. Tampubolon, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, serta Chief Technology Officer (CTO) Danantara Sigit Puji dan lainnya.

Penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Selain itu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari telah dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.

Baca Juga

Menhan Sjafrie Anugerahkan Satyalancana Dharma Samudera kepada Personel JMSDF yang Terlibat Tangani Karhutla

Sjafrie menegaskan, Satgas PKH akan terus menertibkan kegiatan pertambangan ilegal meskipun menghadapi tantangan dan perlawanan.