Menkeu Purbaya bakal Evaluasi Anggaran MBG usai Marak Kasus Keracunan

SURABAYA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengevaluasi ketat anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Evaluasi tersebut di tengah lonjakan tajam kasus keracunan makanan yang terjadi belakangan ini.

Purbaya menuturkan, penentuan apakah anggaran BGN akan ditambah atau dipangkas bergantung pada kemampuan badan tersebut dalam menyerap dan mengelola dana dengan baik hingga akhir tahun.

Baca Juga

Pemulihan Gaza akan Memakan Waktu Beberapa Generasi

"MBG pelaksanannya bukan ke saya, tapi nanti saya akan lihat di akhir Oktober seperti apa," ucap Purbaya saat ditemui awak media di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

Purbaya menambahkan, pada prinsipnya, jika penyaluran anggaran berjalan baik, maka penambahan dana akan dipertimbangkan. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, anggaran bisa dipangkas Bendahara Negara.

Baca Juga

BGN: 198 Dapur MBG Sudah Punya Sertifikat Higiene

"Kalau bisa diserap yaudah, ketika ini kalau nambah tapi penyaluran bagus ya nambah. Kalau nanti kita perkirakan ternyata dia (BGN) nggak bisa serap sampai akhir Desember dengan dana yang ada, ya kita kurangin gitu aja," tuturnya.

Meski demikian, Purbaya mengingatkan bahwa urusan pelaksanaan program MBG berada di tangan BGN. Perlu diketahui, saat ini terjadi krisis kepercayaan publik terhadap kualitas makanan yang disalurkan dalam program MBG.

Baca Juga

DPR Temukan Karyawan Dapur MBG Diisi Keluarga: Anak, Istri sampai Besan Jumlahnya 47 Orang

Pada hari ini, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengadakan pertemuan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membahas lonjakan kasus keracunan makanan.

Baca Juga

Natalius Pigai Sebut Kasus Keracunan MBG Bukan Pelanggaran HAM: Bisa Saja Human Error

Berdasarkan data BGN, kasus keracunan makanan pada program MBG melonjak tajam dalam dua bulan terakhir. Periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 mencatat 24 kasus dan Periode 1 Agustus hingga 30 September 2025 mencatat tambahan 51 kasus.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut penyebab keracunan beragam, mulai dari kesalahan pengadaan bahan baku hingga proses distribusi yang melewati batas aman.

"Pembelian bahan baku seharusnya H-2, ada yang dilakukan H-4. Proses memasak dan distribusi maksimal enam jam, ada yang sampai 12 jam. Hal-hal seperti ini yang kemudian menimbulkan masalah," kata Dadan.

Kasus keracunan ini tersebar di Wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa), dan Wilayah III (Indonesia Timur), dengan ratusan siswa terdampak.

Editor: Aditya Pratama