Menko Luhut: Tol Laut Butuh Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah

JAKARTA, iNews.id - Program Tol Laut membutuhkan sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, harus ada sinergi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda).

"Memang perlu koordinasi, semisal jadwal kapal yang harus semua pihak ketahui. Jadi lebih tahu dari awal, agar barang yang diangkut itu bisa efisien, jadwal kapal itu bisa diberikan dengan jelas. Agar Kemenhub buat jadwal yang fix," katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Kelembagaan Tol Laut dan Sislognas yang digelar secara virtual, Rabu (30/9/2020).

250 Drone Kamikaze Kamboja Masuk Wilayah Thailand, Bangkok: Itu Provokasi

Untuk melancarkan hal itu, Luhut memerintahkan Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ayodhia GL Kalake (Odi) untuk mengawal program tersebut dan mengupayakan tol laut masuk dalam Ekosistem Logistik Nasional (NLE).

"Saya tugaskan deputi saya Pak Odi , coba masukan dalam ekosistem NLE. Semoga ini akan kita nikmati dalam waktu tidak lama. Saya minta seminggu dari sekarang, Pak Odi agar bisa mengatur pertemuan untuk mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya," katanya.

Optimalkan Tol Laut, Pelindo III Berharap Kepastian Jadwal Kapal Diutamakan

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, upaya peningkatan kinerja tol laut, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah termasuk pengembangan trayek hingga digitalisasi.

"Semisal dengan pengembangan trayek dengan pola hub dan spoke, melibatkan peran serta pelayaran nasional swasta, pengontrolan pembiayaan THC, melengkapi fasilitas bongkar muat di pelabuhan singgah T3P, perbaikan performa kapal dalam hal operasional dan pemeliharaan, dan pengembangan dan perbaikan sistem digitalisasi," kata dia.

Program Tol Laut, ASDP Akan Buka Rute Baru Tanjung Uban - Sintete

Terkait dengan jadwal dan tata kelola yang lebih baik, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditjen Hubla Kemenhub) telah menyiapkan platform digital Logistic Communication System (LCS).

Nantinya, dengan penerapan LCS, maka akan ada kemudahan melakukan purchase order dan consignee dapat memilih sendiri pemasok, JPT, dan jadwal kapal.

"Selain itu regulator juga dengan mudah memonitor proses bisnis yang terjadi dalam aplikasi LCS dari manapun. Begitu pula jejak posisi kapal juga kini lebih mudah dan dinamis untuk dipantau," katanya.

Berdasarkan data per 15 September 2020 tercatat sebanyak 30 trayek tol laut, 100 pelabuhan singgah (terbaru Pelabuhan Galela di Maluku Utara), total muatan berangkat sebesar 8.708 TEUS dan total muatan balik sebesar 2.552 TEUS. Ada pun jumlah armada sebanyak 25 kapal, penugasan kepada PT Pelni, ASDP dan Djakarta Lloyd.

Untuk integrasi moda tol laut dengan angkutan perintis darat yakni Timika (lima lintas), Merauke (satu lintas), Natuna (satu lintas), dengan penugasan kepada Perum Damri yang akan menghubungkan pelabuhan dan bandara/sentra logistik. Berikutnya integrasi moda tol laut dengan jembatan udara yaitu Timika (tujuh rute), Dekai (10 rute), Masamba (dua rute), Tarakan (tiga rute) dan Tanah Merah (lima rute).

Editor: Nur Ichsan Yuniarto