Menko PMK Ingatkan Cuti Bersama Akhir Tahun Dipangkas Cegah Lonjakan Covid-19

Rabu, 27 Oktober 2021 - 08:57:00 WIB

Menko PMK, Muhadjir Effendy mengingatkan masyarakat terkait pemangkasan cuti bersama pada akhir tahun 2021. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan masyarakat terkait pemangkasan cuti bersama pada akhir tahun 2021. Hal itu dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di masa libur Natal dan tahun baru 2022.

Keputusan itu menurut Muhadjir termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Kemudian, pemerintah juga melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti dan memanfaatkan momentum hari libur nasional di akhir tahun.

Perkuat Aliansi dengan AS, Korea Selatan Rebut Kembali Operasional Pasukan di Masa Perang

Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021. Muhadjir menegaskan kebijakan itu ditujukan sebagai upaya pengendalian pergerakan masyarakat di akhir tahun. Dia berharap masyarakat dapat mematuhinya demi keselamatan bersama.

"Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan berpergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Soroti Perkembangan Covid-19, Pemerintah Belum Tetapkan Cuti Bersama 2022

Muhadjir juga sudah menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru bersama sejumlah pihak terkait. Mulai dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, perwakilan Dirlantas seluruh Indonesia, Dinas Perhubungan (Dishub) beserta komponen lainnya.

Menurutnya, kebijakan pembatasan pergerakan orang memerlukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan juga media massa. Ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggar.