Menko PMK soal Dugaan Kebocoran Data Pribadi: Tak Usah Khawatir, Belum Tentu Asli

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 279 juta data pribadi milik warga negara Indonesia (WNI) diduga bocor. Data diduga dari laman Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Berdasarkan informasi yang beredar, data penduduk yang bocor itu dijual di forum online Raid Forums oleh seorang member dengan nama samaran Kotz.

Baca Juga

Kelompok Pemberontak Sayap Kiri Peru Bunuh 14 Warga termasuk 2 Anak

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan direksi BPJS Kesehatan, pasca mencuatnya isu kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia.

Muhadjir mengklaim pelayanan dan kinerja BPJS Kesehatan tidak akan menurun kendati ada isu kebocoran 279 juta data warga. Saat ini, kata dia, isu tersebut masih ditelisik.

Baca Juga

Tradisi Baru di Era Anies Baswedan: Pejabat Siap Mundur Jika Tak Capai Target

"Masih ditelisik. Tidak akan berpengaruh terhadap kinerja dari BPJS Kesehatan," ujarnya usai menemui langsung Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebagaimana dikutip dari rilis Kemenko PMK pada Selasa (25/5/2021).

Muhadjir memastikan saat ini hal tersebut masih dalam proses penyelidikan. Menurutnya, data-data yang dicurigai bocor dan dijual secara online itu juga belum tentu data yang sesungguhnya dimiliki oleh peserta BPJS Kesehatan.

"Ga usah khawatir karena data itu belum tentu data yang sesungguhnya (asli). Itu masih dalam penyidikan lebih lanjut," tuturnya.

Dia menegaskan persoalan dugaan kebocoran data tidak akan berdampak kepada peserta BPJS Kesehatan, termasuk pelayanan. "Pelayanannya aman semua," ujar Menko PMK.

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengklarifikasi kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri).

Lebih lanjut, BPJS Kesehatan juga telah membentuk tim khusus yang akan bekerja untuk menangani dan mendalami terkait dugaan kebocoran data di lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq