Menko Polhukam Ungkap Pemulihan Layanan PDNS 2 Pakai Back Up Server Cold Site Batam

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan pemerintah tengah memulihkan layanan publik terdampak serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Upaya pemulihan PDNS 2 dilakukan menggunakan back up server cold site di Batam.

Menurut Hadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan layanan publik harus kembali normal pada Juli 2024.

Baca Juga

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

"Proses pemulihan layanan tersebut salah satunya menggunakan back up server dari cold site Batam yang kemudian diaktifkan pada fasilitas PDNS 1 dan data center temporary milik penyedia," tutur Hadi kepada wartawan, Selasa (2/7/2024).

Dia menegaskan back up data merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan seluruh kementerian dan lembaga. Sehingga jika terjadi gangguan dapat segera ditangani.

Baca Juga

Pakar Keamanan Siber Soroti Peretasan PDN: Nama Baik Indonesia akan Tercoreng

"Ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada back up yaitu di DRC atau cold site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service," kata dia.

Dia menyatakan pemerintah akan menyiapkan peraturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi mulai dari data strategis, data terbatas hingga data terbuka. 

Baca Juga

PDN Bermasalah, DPR Minta KPK hingga Polri Selidiki Dugaan Penyelewengan Anggaran

“Jadi nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” tutur Hadi.

Selain itu, lanjutnya, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan komando kendali BSSN serta mengaktifkan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) yang akan terus memantau upaya pengelolaan PDN dan back up data. 

Baca Juga

WEEKEND STORY: Kiamat PDN Diobrak-abrik Ransomware

“Tentunya, kita juga diperintah Bapak Presiden untuk meninjau kembali Peraturan atau Instruksi Presiden terkait dengan operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” tuturnya.

Editor: Rizky Agustian