Menko Polkam: Kepala Daerah Dipilih untuk Mengabdi, Bukan Khianati Amanah Rakyat

JAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengingatkan kepala daerah dan penyelenggara pemerintahan untuk menjaga kejujuran serta amanah yang diberikan rakyat. Menurut Djamari, jabatan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian kepada masyarakat, bukan disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

“Saya ingin mengingatkan pada kesempatan ini, sadarlah kita. Kita dulu meminta suara kepada rakyat kita, tolong pilih saya, tolong percayai saya, tapi saat menjabat, berkhianat kepada pemilihnya, berkhianat kepada bangsa ini,” ujar Djamari di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), dikutip Senin (3/8/2026).

Baca Juga

Menko Polkam Pastikan Vape Tak Dilarang Total, hanya yang Disalahgunakan untuk Narkoba

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto turut memberikan perhatian serius terhadap pentingnya integritas para pemimpin daerah. Menurutnya, Prabowo berpesan agar seluruh pejabat yang dipilih rakyat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Bapak Presiden menyampaikan pada saya, tolong sampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengabdi. Pada dasarnya, memang kepala daerah yang hadir di sini dipilih masyarakat untuk mengabdi,” ujarnya.

Baca Juga

Diutus Prabowo, Menko Polkam Tiba di Qatar untuk Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Sheikh Hamad

Djamari menegaskan, kejujuran harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan kepemimpinan. Menurut dia, meski kebohongan dapat menyebar lebih cepat, pada akhirnya kebenaran dan kejujuran akan tetap mendapat tempat di tengah masyarakat.

“Ada kalimat yang perlu kita ingat, kebohongan akan bergulir lebih cepat, tetapi kebenaran dan kejujuran yakin akan sampai ke tujuan. Saya menyampaikan kalimat ini untuk mengingatkan kita bahwa berbaktilah untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Baca Juga

Menko Polkam: Pemerintah Jamin Penegakan Hukum Kasus Korupsi Transparan dan Berkeadilan

Editor: Rizky Agustian