Menkum Ungkap Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres Bersifat Delik Aduan Absolut, Ini Penjelasannya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, penerapan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (Wapres) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru bersifat delik aduan absolut.

Dengan begitu, pasal ini baru bisa digunakan ketika presiden atau wapres langsung yang membuat laporannya.

Baca Juga

Trump: Venezuela Hanya Akan Beli Produk Buatan AS Sesuai Kesepakatan Minyak Baru

"Itu wajib. Jadi itu harus presiden sendiri, jelas ya," ucap Supratman dalam konferensi pers di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Supratman menambahkan, ini bukan pasal yang baru, dan sudah ada di KUHP sebelumnya. Selain itu, dia mengingatkan kembali soal perbedaan antara kritik atau menghina kepada presiden.

"Jadi nggak ada masalah soal kritik kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti katakanlah, masak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ada gambar yang tidak senonoh, saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya menghina maupun yang kritik," tuturnya.

"Dan sampai hari ini pun juga pemerintah, sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satu pun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik," ujarnya.

Sementara, Tim Penyusun KUHP Albert Aries menjelaskan, pengaturan Pasal 218 tentang penyerangan harkat martabat diri presiden, atau biasa dikenal pasal penghinaan presiden merupakan delik aduan.

Hal ini sekaligus menutup celah bagi simpatisan, relawan atau pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat aduan. 

"Jadi ditutup kemungkinannya karena delik aduannya adalah delik aduan absolut. Artinya untuk pasal 218, hanya presiden atau kepresiden sendiri yang bisa membuat pengaduan, pengaduan bisa dibuat secara tertulis," kata dia.

Editor: Aditya Pratama