Menkumham Yasonna Laoly Minta Peradilan Djoko Tjandra Transparan

Arie Dwi Satrio ยท Jumat, 31 Juli 2020 - 14:03 WIB
Menkumham Yasonna Laoly Minta Peradilan Djoko Tjandra Transparan

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly. (Foto: iNews.id/ Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Penangkapan Djoko Tjandra oleh Bareskrim Polri dinilai sebagai prestasi yang perlu diapresiasi. Proses peradilan terhadap Djoko Tjandra yang terjerat kasus cessie Bank Bali itu diharapkan transparan.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, penangkapan terhadap Djoko Tjandra menjadi bukti negara tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Selain itu, penangkapan Djoko Tjandra menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia.

"Keberhasilan penangkapan ini harus diikuti dengan proses peradilan yang transparan hingga bisa menguak kasus tersebut secara terang benderang," ujar Yasonna di Jakarta, Jumat (31/7/2020).

Menurutnya, penilaian terhadap Polri tidak serius dalam memburu Djoko Tjandra terbantahkan dengan penangkapan tersebut. Dia menuturkan, penangkapan itu mengkahiri teka-teki mengenai polemik Djoko Tjandra.

"Apresiasi tinggi tentu harus diberikan kepada jajaran Bareskrim. Penangkapan tersebut setidaknya telah mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan Djoko Tjandra," katanya.

Diketahui, Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia, Kamis (30/7/2020) dan dibawa ke Bareskrim Polri. Sebelum pemeriksaan dimulai, Djoko Tjandra menjalani tes kesehatan.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin menilai putusan MA No 12/PK/Pid.Sus/2009 pada 11 Juni 2009 yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus cessie Bank Bali, tidak memiliki kekuatan konstitusional. Putusan tersebut menyatakan, Djoko Tjandra bersalah dan memutus hukuman penjara 2 tahun.

Dia mennuturkan, keputusan MK No 33/PUU-XIV/2016 terkait istri Djoko Tjandra Anna Boentaran menguji Pasal 263 KUHP yang mana seharusnya PK cuma boleh diajukan oleh terpidana atau ahli waris.

Kenyataanya, kata dia JPU dapat mengajukan PK setelah Djoko Tjandra diputus bebas dari tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 156/Pid.b/2000/PN.Jak.Sel dan dikuatkan oleh putusan MA 1688K/Pid/2000.

Dia menyampaikan, jika tafsir dalam Pasal 263 KUHP dimaknai berbeda, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dan justru menjadikannya inskonstitusional.

“MK (dalam putusan 33/PUU-XIV/2016) menyatakan norma ini adalah konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain, bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum,” kata Irman dikutip dari akun instagram irmanputra_sidin.

Editor : Kurnia Illahi