Menlu: Tak Ada Pembahasan Bebas Visa untuk Warga Israel

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah menyangkal adanya pembahasan terkait kebijakan bebas visa untuk warga negara Israel. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan, Indonesia sampai hari ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara zionis tersebut.

Menurut dia, kebijakan luar negeri Indonesia akan selalu berpihak kepada Palestina, bukan sebaliknya. Karena itu, adanya isu yang menyebut Indonesia akan membebaskan visa masuk untuk warga negara Israel adalah berita yang tidak berdasar.

“Politik luar negeri Indonesia, pertama adalah bahwa kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua, Indonesia akan terus bersama Palestina dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak mereka,” kata Retno di Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Dia menuturkan, keberpihakan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas. Karenanya, mustahil Indonesia mengadakan negosiasi rahasia dengan Israel untuk membahas kebijakan bebas visa bagi warga zionis.

“Saat ini, beredar berita bahwa sejak 2016 ada pertemuan atau negosiasi rahasia yang mengatakan memulai membahas masalah hubungan diplomatik atau bebas visa antara Indonesia dan Israel. Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Saya ulangi lagi, hal tersebut tidak benar,” ujar Menlu Retno.

Senada dengan  Retno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu Israel–Palestina. Dia pun tak menampik bahwa Pemerintah RI sebelumnya telah menolak 53 warga Israel yang ingin masuk ke Indonesia. Pemerintah, kata Yasonna, juga menghormati secara penuh kebijakan serupa yang diterapkan oleh Israel kepada Indonesia.

“Pertanyaan teman-teman yang beberapa hari ini, tentang 53 orang warga negara Israel yang ditolak visanya (untuk masuk Indonesia), itu benar dan itu adalah hasil keputusan pemerintah. Clearing, itu harus yang kami lakukan. Tapi apa alasannya, tidak dapat kami sampaikan. Ini masalahnya sensitif,” ucap Yasonna.

Sebelumnya, pemerintah Israel melarang seluruh pemegang paspor Indonesia berkunjung ke negara tersebut mulai 9 Juni mendatang, meskipun telah memiliki visa. Langkah itu merupakan balasan dari zionis, setelah Pemerintah RI melarang warga Israel mengujungi Indonesia pada pertengahan Mei lalu.

Menurut Yasonna, setiap negara punya kewenangan dan kedaulatan untuk menerima atau menolak visa negara lain. Karena itu, jika sekarang ada kebijakan Israel yang melarang seluruh pemegang paspor Indonesia untuk masuk ke wilayah yang diklaim sebagai negara zionis, itu menjadi hak pemerintah yang bersangkutan.

Editor: Ahmad Islamy Jamil