Menohok, Kubu Moeldoko Ingatkan Demokrat AHY Jangan Coreng Muka SBY soal Palestina

JAKARTA, iNews.id - Politikus Partai Demokrat kubu Moeldoko mengkritik pernyataan pihak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal Palestina. Pernyataan yang membandingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo bukan saja tidak pantas, tapi keliru besar.

Juru Bicara Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit, Muhammad Rahmad, mengingatkan pernyataan soal konflik Israel-Palestina itu justru akan mempermalukan SBY. Dalam hal ini dia menyorot keterangan AHY, Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat Ricky Kurniawan dan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono.

Baca Juga

Media Asing Soroti Banyak Kayu Gelondongan dalam Banjir Dahsyat Sumatra

Rahmad menganggap, kubu AHY yang menunjukkan rekam jejak SBY soal Palestina justru mempertontonkan ketidaktahuan mereka tentang perkembangan hubungan diplomasi Indonesia dengan Palestina dan dunia internasional. Indonesia, kata dia, secara gigih telah bicara ke OKI dan Dewan Keamanan PBB sebelum Demokrat kubu AHY bicara tentang Palestina. 

Rahmad mengingatkan, pada Kamis (23/4/2021) lalu, Indonesia telah bicara di “Open Debate" Dewan Keamanan PBB terkait Palestina dan Timur Tengah. Indonesia menyampaikan bahwa rencana Israel untuk aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina tidak hanya melanggar hukum internasional.

Baca Juga

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Keluarkan Pernyataan Bersama, Jokowi: Kami Mengutuk Agresi Israel di Palestina

“Tetapi juga mengancam proses perdamaian Israel-Palestina dan stabilitas di kawasan. Indonesia telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan rencana Israel tersebut," tuturnya.

Menurut Rahmad, Presiden Jokowi pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB tahun lalu (22/9/2020) juga telah menyampaikan pidato khusus tentang pentingnya Indonesia untuk terus konsisten memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan hak-haknya.

Baca Juga

Jokowi Bicara dengan Erdogan Bahas Serangan Brutal Israel ke Palestina

Dia melanjutkan, perhatian khusus Indonesia dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina juga ditunjukkan ketika Indonesia menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020.

Di sisi lain, Menlu Retno Marsudi pada Mei 2019 menyampaikan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan Dewan Keamanan PBB terkait Palestina. Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina. Kedua, perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina, dan Ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali. 

"Untuk itu perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan," ucap Rahmad.

Tidak hanya soal Palestina, di bawah Presidensi Indonesia, Dewan Keamanan PBB telah berhasil mengesahkan 4 resolusi, yaitu: resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (Unifil), resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (Unsom), resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali, dan resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia. 

Dia melanjutkan, Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB dua kali berturut-turut, yakni pada 2019 dan 2020. Ini adalah prestasi tertinggi Indonesia sepanjang sejarah diplomasi di dunia Internasional. Prestasi ini diperoleh masa Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Indonesia juga pernah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007-2008 (masa Pemerintahan SBY), namun belum dipercaya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB," kata Rahmad.

Upaya nyata lainnya yang dilakukan Pemerintahan Presiden Jokowi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, adalah disepakatinya Declaration on Palestine di Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada April 2015 di Bandung. Indonesia berhasil mendapat dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan two-state solution. 

Selain itu, katanya, Indonesia juga menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem pada tanggal 14-16 Desember 2015 yang bekerja sama dengan Organisasi Kerja Sama Islam dan United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People.

Pertemuan tersebut membahas isu Yerusalem yang merupakan salah satu dari 6 outstanding core issues dari penyelesaian konflik Palestina dan Israel antara lain, isu pengungsi, pemukiman ilegal Israel, perbatasan, keamanan, dan air.

Bagi Rahmad, komitmen Indonesia terhadap Palestina telah dibangun sejak lama, termasuk masa Pemerintahan SBY. Langkah konkret untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina juga terus dilakukan secara sangat serius sampai saat ini. Karena itu, membandingkan langkah Presiden ke-6 RI (SBY) dengan kebijakan pemerintah saat ini soal isu global tersebut justru akan mencoreng muka SBY.

"Adalah sebuah kekeliruan dan hanya akan mempermalukan SBY, ketika Demokrat Kubu AHY membandingkan rekam jejak SBY yang katanya lebih hebat dari Presiden Jokowi dalam mengatasi konflik di Palestina. Faktanya, prestasi diplomasi tertinggi Indonesia di dunia internasional, justru diperoleh di masa Pemerintahan Presiden Jokowi," ucap Direktur Eksekutif Qodari School of Politics (QSP) itu. 

Sekadar diketahui, dalam cuitannya di Twitter, Ricky secara satire mempertanyakan langkah Pemerintah Indonesia soal Palestina. Dia lantas membandingkan gerak cepat SBY saat menjabat Presiden dalam menangani isu ini.

"Respon Cepat Pemimpin Indonesia terhadap kebrutalan zionis Israel thd Bangsa Palestina telah dilakukan Presiden RI ke 6 SBY ketika itu. Entah bagaiman skrg ?!," kata Ricky dikutip dari akun miliknya, @RicKY_Kch.

Editor: Zen Teguh