Menristek: Enam Institusi Kembangkan Vaksin Merah Putih

JAKARTA, iNews.id - Enam institusi di Indonesia terus bekerja keras mengembangkan vaksin Merah Putih (vaksin buatan dalam negeri) untuk menangkal virus corona atau Covid-19. Mereka mengembangkan dengan platform berbeda.

Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menjelaskan, riset pengembangan vaksin Covid-19 yang dilakukan peneliti dari enam institusi nasional di luar kebiasaan. Mengapa demikian?

Trump Peringatkan Bencana Keamanan Nasional AS Jika Tarif Dihapuskan

Menurut Bambang, riset vaksin biasanya makan waktu lama. Bahkan ada beberapa penyakit yang belum ada vaksinnya seperti HIV dan Ebola.

Namun, lantaran durasi waktu yang pendek, upaya cari vaksin mengalami hambatan dalam menggunakan sel. Ada bahan-bahan yang harus diimpor, misalnya sel mamalia bahkan hewan yang dipergunakan untuk ujicoba pun juga harus diimpor.

Satgas Covid-19 : Seluruh Elemen Sepak Bola Harus Patuh Protokol Kesehatan

"Proses impor ini yang kadang-kadang men-delay aktivitas penelitian," kata Bambang dalam talkshow "Update KPCPEN: Prinsip Keamanan Vaksin Covid-19" di Media Center Satgas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta pada Senin (27/10/2020).

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menjelaskan, enam institusi itu adalah Lembaga Eijkman Bandung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair).

Libur Panjang, Satgas Minta Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

Vaksin Merah Putih adalah vaksin Covid-19 menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia. Pengembangan vaksin dikerjakan oleh ahli Indonesia dan produksinya di Indonesia.

“Ini menunjukkan bagaimana kepedulian dosen dan peneliti Indonesia untuk mencari solusi penanganan Covid-19," kata Bambang.

Dia lantas menjelaskan kenapa Indonesia perlu kemandirian vaksin. Sebagai negara berpenduduk 270 juta jiwa, akan riskan bagi Indonesia kalau tergantung pada vaksin luar. Karena itu perlu kemampuan bukan hanya diproduksi tapi penelitian dan pengembangan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam talkshow menjelaskan tentang kondisi para pekerja akibat dampak pandemi. Para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau masih bekerja namun mengalami pemotongan upah akibat terdampak pandemi mendapatkan subisidi dari pemerintah.

Mereka yang bekerja menerima subsidi penerima upah dengan target 13 juta orang. Jumlah ini diperkirakan akan terserap hingga akhir tahun 2020. Sedangkan bagi korban PHK mendapat subsidi melalui kartu prakerja sebanyak 38 juta orang.

"Yang sudah menerima sebanyak 5,6 juta orang. Saat ini kami sedang berbicara dengan Menteri Keuangan untuk penambahan anggaran karena permintaan (demand) masih tinggi," ujar Airlangga.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, jumlah pasien sembuh mencapai 315 ribu orang. Persentase angka kesembuhan sebesar 80,84% dengan selisih 7,24 persen dengan angka kesembuhan global. Ini berkat kerja sama harmonis antara pemerintah pusat dengan daerah, pihak swasta, dan masyarakat.

Doni menambahkan kasus aktif berada di bawah kasus aktif global 15,74 persen. Nah saat ini di beberapa negara sedang mengalami penambahan kasus. Namun angka kematian relatif masih di atas angka global.

"Ini kerja keras dari para dokter dan tenaga kesehatan lainnya semakin nambah pengalaman dan pengetahuan dalam menangani pasien bisa lebih baik lagi," ujar Doni Monardo.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19 sebanyak 2,1 juta orang. Pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji atau upah per 23 Oktober 2020 diberikan kepada 12.192.927 pekerja (98,30 persen) atau sebesar Rp14,6 triliun.

Adapun penyaluran termin kedua bakal dilakukan pada minggu pertama bulan November 2020 dengan dua bulan subsidi gaji sebesar Rp1,2 juta. Termin kedua bulan November dan Desember sebesar Rp1,2 juta.

Tahap pertama sudah 99,43 persen, tahap kedua 99,38 persen, tahap ketiga 99,32%, tahap keempat 99,04 persen, dan tahap kelima 97,39 persen.

"Saya menyaksikan sendiri teman-teman pekerja yang dapat program subsidi atau upah mereka merasakan kehadiran negara dalam kondisi mereka mengalami pengurangan upah," kata Ida Fauziyah.

Editor: Zen Teguh