Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo usai Tak Jabat Wamen BUMN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara terkait nasib eks Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko usai kementeriannya turun status menjadi Badan Pengaturan (BP). Menurutnya, Tiko kini sudah berhenti dari tugasnya.

Hal ini terungkap usai Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan dua Wakil Kepala BP BUMN di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Nama Tiko tidak lagi tercantum dalam struktur baru badan tersebut.

Baca Juga

Utang AS pada UE bisa Jadi Alat untuk Menekan Trump terkait Rencana Caplok Greenland

Menurut Prasetyo, Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.

“Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” ujar Prasetyo.

Baca Juga

Presiden Prabowo Lantik Dony Oskaria Jadi Kepala BP BUMN

Ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah menunjuk dua wakil kepala BP BUMN didasarkan pada kebutuhan organisasi. BP BUMN, sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, memiliki peran strategis dalam koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
 
“Kita membutuhkan dua wakil karena Badan Pengaturan BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham seri A pemerintah yang nanti akan berkoordinasi dengan BPI Danantara. Jadi sudah ada pembagian tugasnya di antara berdua ini,” ungkapnya. 
 
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dony Oskaria menjadi Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025). 

Baca Juga

Daftar Pejabat Dilantik Prabowo Hari Ini, Kepala BP BUMN, Wamen hingga Dubes

Pelantikan ini dimuat dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/PTahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nunik Purwanti. 
 
Selain melantik Dony, Prabowo juga melantik dua wakil kepala BP BUMN yakni Aminuddin Ma’ruf dan Teddy Barata.
 
Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.

Editor: Puti Aini Yasmin