Menteri ATR Ungkap Sertifikat Tanah Terbitan 1961-1997 Berpotensi Sengketa, Dorong Perbarui ke Elektronik

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengimbau kepada pemilik sertifikat tanah terbitan tahun 1961-1997 untuk segera diperbarui ke sertifikat elektronik. Hal ini karena sertifikat yang terbit pada periode tersebut tidak memiliki peta kadastral.

Nusron menekankan bagi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah terbitan tahun 1961-1997 agar segera memperbarui ke sertifikat elektronik.

Baca Juga

Trump Perintahkan AS Uji Senjata Nuklir, Rusia Janji Bertindak Serupa

"Karena sertifikat tanah yang terbit pada periode tersebut memiliki kelemahan, yaitu di lembar belakangnya tidak terdapat peta kadastralnya sehingga berpotensi tidak diketahui di mana lokasi bidang tanahnya yang dapat menimbulkan konflik pertanahan," ujar Nusron dikutip dari Instagram @kementerian.atrbpn, Sabtu (24/5/2025).

Peta kadaster atau kadastral adalah peta yang menampilkan informasi detail mengenai batas-batas lahan, ukuran, lokasi, dan kepemilikan tanah Jenis peta ini adalah peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5.000.

Baca Juga

Ini 5 Tips Aman Gadai Sertifikat Rumah, Jangan Asal! 

Dalam postingan tersebut, Kementerian ATR/BPN menjelaskan pentingnya peta kadastral sebagai penunjuk batas kepemilikan tanah yang jelas sehingga lokasi bidang tanah dapat diketahui dengan pasti.

"Hal ini dikarenakan sertifikat yang terbit pada periode tersebut belum memiliki peta kadastral yang dapat berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan di kemudian hari," tulis keterangan postingan yang sama.

Baca Juga

Pemerintah Telah Terbitkan Sejuta Lebih Sertifikat Tanah Elektronik