Menyebar Spirit Demokrasi Damai dari Masjid ke Masjid

JAKARTA, iNews.id – Jarum jam menunjukkan pukul 19.00 WIB. Masjid Al Aula di Jalan H Maksum, Sawangan, Depok, Jawa Barat itu penuh sesak. Lembaran karpet seolah tanpa celah, sarat oleh ratusan jamaah.

Ramadan menjadi magnet yang meletupkan daya tarik spiritual luar biasa. Atmosfer religius menebar ke seluruh antero kawasan. Tak hanya di masjid, tetapi juga di sekeliling. Orang-orang bergembira. Penuh gairah melangkah ke rumah Allah untuk beribadah salat wajib dan tarawih berjamaah.

Kaleidoskop 2025: Ini 6 Momen Besar yang Guncang Dunia

Berbeda dengan hari-hari biasa. Bukan cuma jamaah dari warga sekitar yang turut menjadi makmum salat pada malam itu. Di shaft (barisan) depan, tampak sejumlah petinggi Polri terlihat. Ada apa gerangan?

Malam itu Masjid Al Aula kedatangan tamu istimewa. Petinggi Satgas Nusantara Mabes Polri datang bersilaturahmi. Dalam rangkaian safari Ramadan, satuan yang dipimpin Irjen Pol Gatot Eddy Pramono itu turut menjalankan tarawih berjamaah.

Gatot menuturkan, dalam tiap pilkada, seseorang pasti akan mendukung calon tertentu. Dukungan tersebut hal yang wajar, namun terpenting jangan sampai terjadi perpecahan hanya gara-gara berbeda pilihan. Lebih mengkhawatirkan karena dalam momen seperti ini sering beredar kampanye hitam yang menjurus isu-isu SARA.

"Pilkada terjadi polarisasi masyarakat. Yang satu mendukung si A, yang lainnya mendukung si B. Nah ada yang menyampaikan black campaign, berita-berita hoaks. Nah ini yang berbahaya, apalagi berita itu ada ujaran kebencian,” kata Gatot, Jumat (25/5/2018) kemarin.

Komandan Satgas Nusantara Irjen Pol Gatot Eddy Pramono. (Foto: Okezone)

Karena isu-isu dan fitnah itu diputar terus, masyarakat yang selama ini damai bisa menjadi saling curiga bahkan berujung perseteruan. Gatot pun mewanti-wanti agar masyarakat jangan sampai larut atau terjebak pada hal-hal yang tak bisa dipertanggungjawabkan tersebut.

”Kita yang selama ini aman, damai itu saling curiga antara satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya bisa menimbulkan konflik. Kalau konflik semakin membesar, akan berdampak pada disintegerasi bangsa," kata dia. Karena itu, Gatot mengajak umat dan masyarakat luas agar senantiasa mengawal pesta demokrasi dalam suasana sejuk dan damai.

Bukan tanpa alasan Satgas Nusantara mengajak masyarakat untuk mewaspadai hoaks dan ujaran kebencian. Jelang pilkada, pernyataan palsu, berita fitnah, dan ujaran kebencian merupakan ancaman nyata terhadap perpecahan masyarakat.

Pesan ini sesungguhnya menegaskan semangat yang tak henti dilontarkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tito dalam banyak kesempatan selalu menyuarakan pentingnya menjaga suasana damai menjelang dan pelaksanaan pilkada.

Benih-benih semangat demokrasi damai itu disemai Kapolri dalam setiap ladang silaturahmi dengan hampir seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali dari masjid ke masjid dalam rangkaian Safari Ramadan. Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berkeliling ke sejumlah wilayah Indonesia. Bertegur sapa dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, warga serta prajurit TNI dan Polri.

Pesan demokrasi damai itu juga dilontarkan Kapolri saat buka puasa bersama dengan BEM se-Jabodetabek, Selasa (29/5/2018). Kapolri mengingatkan, dalam situasi seperti saat ini diperlukan kesadaran seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan.

”Mulai dari awal proses pilkada sampai akhir kita (harus) dapat menjaganya dengan aman. Hal ini juga karena ikut sertanya mahasiswa untuk mendinginkan suasana,” kata Tito. Peraih Bintang Adhi Makayasa 1987 itu juga mengingatkan agar mahasiswa tak terjebak sebagai penyebar hoaks, apalagi menjadi sumber ujaran kebencian.

Jauh sebelumnya Kapolri dan Panglima TNI telah menegaskan, soliditas dan netralitas TNI/Polri ini akan terus dilakukan di sejumlah wilayah yang menggelar pilkada serentak. Tujuannya, memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya kepada para pelaku usaha agar tidak perlu takut dengan keamanan dalam pilkada serentak.

“Pilkada serentak di 171 daerah ini tidak perlu ditakuti karena merupakan bagian dari proses demokrasi biasa untuk memilih pemimpin. Teman-teman pengusaha tidak usah khawatir silakan lanjutkan usahanya,” kata Tito.

Hoaks Ancaman Nyata Pilkada
Merupakan hal logis dan sangat beralasan Korps Bhayangkara tak lelah mengajak masyarakat mewaspadai hoaks dan ujaran kebencian. Semangat demokrasi damai menuju pilkada bersih dan berintegritas diyakini sulit tercipta jika masyarakat menjadi sumber perpecahan itu sendiri.

Tak dimungkiri, tumbuh suburnya internet dan media sosial ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membantu penyebaran informasi dan intelektualitas. Namun di sisi lain menciptakan hal-hal negatif akibat penggunaan yang salah atau tak bijak.

Menurut dosen Universitas Pertahanan Tri Legionosuko, media sosial mampu menghadirkan suara-suara individu yang sebelumnya tidak pernah bisa didengar melalui pemberitaan media-media mainstream.

”Di Indonesia, kehadiran media sosial juga memberikan pengaruh terhadap perubahan politik, sosial, budaya dan ekonomi di Indonesia. Media sosial menggeser dan menembus batas dari pola relasi interaksi hirarkis menjadi egaliter, baik di ruang politik maupun budaya,” kata Tri dalam jurnal bertajuk “Dinamika Fake News atau Hoax sebagai Sumber Konflik Horisontal pada Pilkada Propinsi DKI Jakarta 2017” .

Salah satu efek negatif media sosial adalah banjir hoaks atau informasi palsu/fitnah. Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) jenis hoaks yang banyak digunakan adalah pada isu sosial politik yang mencapai 91,80 persen dan isu SARA 88,60 persen.

Sebaran hoaks berdasarkan survei Mastel.

Data ini mengindikasikan bahwa hoaks dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Isu politik menjadi pemicu maraknya konfrontasi di media sosial seperti hate speech, saling hujat, dan lain sebagainya di Tanah Air. Ekspresi politik, saling hujat, saling bela pilihan politik dan merendahkan pilihan lain yang awalnya di dunia nyata, kini bergeser ke dunia maya.

Menurut Tri, tidak heran kemudian intensitas fake news dan atau berita-berita hoax di media sosial begitu viral di media sosial. Para aktor dan korban penyebar hoax tidak lagi tunggal, melainkan lebih kompleks.

Jenis hoak yang sering diterima masyarakat. (Mastel)

”Aktor penyebar hoaks pun tidak hanya disebarkan pelaku kriminal, banyak juga dilakukan oleh mereka yang sekadar iseng, menyerang bermuatan politik, menyuarakan hatinya, atau hanya sekedar mencari sensasi,” tulis dia.

Celakanya, kecenderungan hoaks pada masa-masa pilkada kian meningkat. Jika masyarakat tak waspada dan memercayai begitu saja, potensi perpecahan sangat terbuka. Menurut Mastel, 75,90 persen masyarakat meyakini hoaks bisa mengganggu kerukunan masyarakat.

Langkah Bersama
Mewujudkan pilkada damai dan berintegritas membutuhkan langkah bersama. Bukan saja oleh penyelenggara dan pengawas pemilu, namun juga Polri dan TNI, serta masyarakat. Setiap elemen memiliki peran masing-masing untuk mewujudkannya.

Langkah Mabes Polri, baik yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan jajaran, maupun oleh Satgas Nusantara yang sengaja dibentuk untuk mendinginkan suhu politik pilkada merupakan langkah tepat.

Menyebarkan virus damai dari masjid ke masjid, dari pertemuan ke pertemuan, dari dialog dan seminar dinilai dapat membawa masyarakat untuk selalu bersikap bijak. Pada muaranya, semua orang akan menyadari bahwa pilkada damai adalah kebutuhan hakiki untuk keutuhan NKRI.

Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi langkah Polri. Menurut dia, mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat merupakan tanggung jawab bersama. ”Masjid, para mubaligh, dan politisi muslim mempunyai peran yang besar pada demokrasi yang dilaksanakan,” kata dia kepada iNews.id.

Seperti diketahui, pilkada serentak akan berlangsung 27 Juni 2018 di 171 daerah di Indonesia. Setelah hajatan rakyat itu usai, Pileg dan Pilpres 2019 di depan mata.

Ketua Umum MUI KH Maruf Amin juga sependapat dengan Polri. Menurutnya, pilkada harus dilakukan dengan santun. Calon kepala daerah beserta tim sukses, pendukung, dan simpatisannya jangan sampai menjelekkan lawan politik.

”Tetapi bagaimana menjual kualitasnya, program dan gagasannya sehingga tidak menimbulkan ketengangan. Kalau bahasa orang jual beli dalam agama itu ‘jangan kamu menjual barang dengan menjelekkan barang jualan orang lain’," kata Maruf.

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menyerukan agar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan damai dan berkualitas. "Baik itu pilkada, pileg, dan pilpres ada pertarungan. Tapi yang bertarung adalah anak negeri. Kita tidak bertarung dengan Belanda", kata dia. "Meski kita berbeda dalam sikap politik namun merah putih kita sama," tegas dia.

Polisi mengawal distribusi kotak suara untuk pilkada. (foto: Koran Sindo/Dok).

Panglima TNI menyebutkan, TNI dan Polri tidak akan mampu melaksanakan sendiri tugasnya mewujudkan pilkada damai tanpa bantuan dari komponen bangsa lainnya. ”Yaitu para kiai, alim ulama, ustaz, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat Indonesia lainnya,“ ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, tahun politik merupakan tolak ukur proses demokrasi di Indonesia. Memilih para pemimpin, kata Wiranto, berarti pemimpin dipilih oleh rakyat untuk mewakili hak rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

"Kalau kita gagal memilih pemimpin, maka pembangunan akan terganggu. Apalagi kalau penyelenggaraannya saja diwarnai dengan kericuhan, ketidakjujuran, ketidakamanan, rakyat tidak bisa memilih dengan bebas, akan mencederai demokrasi itu," kata Wiranto saat Rakornas Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018).