MK Akan Rapat Bahas Urgensi Hadirkan Jokowi ke Persidangan Uji Formal UU KPK

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar rapat permusyawarahan hakim (RPH). Rapat tersebut untuk membahas permintaan pemohon uji formal Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua MK, Anwar Usman tidak mengatakan kapan rapat akan digelar. Dia hanya menuturkan, rapat akan mempertimbangkan perlu tidaknya Jokowi dihadirkan dalam persidangan.

Baca Juga

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

"Yang diminta hadir sebenarnya Presiden, tetapi sudah dikuasakan. Menurut undang-undang bisa memberi kuasa kepada menterinya. Usulan tambahan kuasa pemohon akan dirapatkan lagi dalam RPH nanti, lihat urgensinya," ujar Anwar di persidangan perkara uji formal UU KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Dalam persidangan, mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, Saut Situmorang dan sejumlah pegiat antikorupsi meminta MK menghadirkan Jokowi untuk memberikan keterangan. Permintaan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Kurnia Ramadhana.

Baca Juga

Pimpinan KPK Resmi Ajukan Uji Materi UU KPK ke MK

Kurnia menilai banyak penjelasan yang harus disampaikan langsung oleh Jokowi terkait perkara tersebut.

Editor: Kurnia Illahi