MK Kabulkan Gugatan Caleg Partai Perindo, Perintahkan PSU Pileg 2024 di Kabupaten Jayawijaya
JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan sengketa pileg yang diajukan Caleg Partai Perindo Agus Hikman. Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Papua harus diulang.
“Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba, harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU),” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan perkara nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Suhartoyo juga membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba.
Dalam pertimbangan hakim, MK tidak mendapatkan keyakinan akan autentisitas dan validitas dokumen bukti yang diajukan pemohon yang bertuliskan dokumen uji coba dan termohon hanya mengajukan bukti berupa foto-foto saat pelaksanaan rekapitulasi pemungutan suara dan penghitungan suara Tingkat Distrik Popugoba.
Keraguan hasil tersebut untuk perolehan suara di Distrik Popugoba akibat penggantian anggota PPD Distrik Popugoba di tengah proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya sedang berlangsung yang berakibat berubahnya perolehan suara untuk Distrik Popugoba.
“Dengan demikian, berkenaan dengan dalil pemohon yang mempersoalkan adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 Distrik Popugoba yang berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD di tingkat Distrik Popugoba maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya adalah beralasan menurut hukum,” ujarnya.
Suhartoyo menjelaskan MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang Dapil Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba sesuai dengan peraturan dan undang-undang paling lama 45 hari sejak putusan dibacakan.
“Melakukan pemungutan suara ulang (PSU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” katanya.
Editor: Faieq Hidayat