MK Tolak Dalil Tim Hukum Prabowo soal Kecurangan dan Penyalahgunaan APBN

JAKARTA, iNews.id - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil Tim Hukum Prabowo-Sandi terkait kecurangan atau penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah selama proses Pilpres 2019. Hakim menyebut tudingan tersebut tidak beralasan hukum.

Demikian disampaikan anggota hakim konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Baca Juga

Kim Jong-un Kunjungi Pabrik Artileri Roket Canggih Korea Utara

"Berdasarkan pertimbangan di atas dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum," katanya.

Arief menyebutkan, sangat tidak mungkin bagi mahkamah untuk membenarkan dalil yang disampaikan pemohon yang menyebutkan permohonannya sebagai modus lain dari money politic atau vote buying.

Baca Juga

Sengketa Hasil Pilpres, MK Nilai Bukti Pemohon soal Polri Tak Netral Lemah

"Menjadi tidak mungkin pula menyatakan bahwa hal-hal yang didalilkan tersebut secara faktual telah mempengaruhi suara pemilih yamg merugikan pemohon," ujarnya.

Menurut Arief, pemohon tidak dapat merujuk definisi hukum tertentu yang menjelaskan soal money politic atau vote buying. "Sehingga menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dimaksud money politics atau vote buying," ujar Arief.

Baca Juga

Hakim MK: Dalil Pemohon soal Ajakan Gunakan Baju Putih TSM Tidak Relevan

Sebelumnya, dalam dalil permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi di MK, terdapat tujuh poin permohonan terkait kecurangan atau penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah selama proses Pilpres 2019. Berikut permohonan dari pihak pemohon;

1. Menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri.
2. Menjanjikan gaji ke-13 dan THR lebih awal.
3. Menaikkan gaji perangkat desa
4. Menaikkan dana kelurahan
5. Mencairkan dana bansos
6. Menaikkan dan mempercepat penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH).
7. Menyiapkan skema rumah DP 0 persen untuk ASN, TNI, dan Polri.

Selain itu, majelis hakim MK juga menyebutkan salah satu penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara yang lain seperti pembangunan infrastruktur yang dikebut selesai pada April 2019 dan pembangunan infrastruktur yang disalahgunakan menjadi ajang kampanye salah satunya dalam peresmian MRT.

Editor: Djibril Muhammad