Moeldoko Disebut segera Mundur dari Istana, 4 Jenderal Ini Calon Pengganti

JAKARTA, iNews.id - Jenderal TNI (Pur) Moeldoko disebut-sebut bakal meninggalkan jabatan Kepala Staf Presiden. Langkah itu terkait dengan penetapannya sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara.

Sejumlah nama pun mencuat sebagai calon penggati. Setidaknya muncul empat nama jenderal yang dianggap berpeluang kuat untuk mengganti Moeldoko.

Baca Juga

Usai Lakukan Kudeta Militer, Jenderal Horta Inta-A Dilantik Jadi Presiden Guinea-Bissau

Ketua Koordinator Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) Iradat Ismail memprediksi, kemungkinan besar Moeldoko memilih berhenti dari jabatannya di Istana. Dia akan fokus mengurus Partai Demokrat yang sedang panas-panasnya.

Baca Juga

Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Sumut, Moeldoko Ternyata Punya KTA Spesial

"Saya kira soal waktu saja. Tidak lama lagi, Pak Moeldoko akan lepas lepas Kepala Staf Kepresidenan dan totalitas mengurus Partai Demokrat," kata Iradat, dikutip Minggu (14/3/2021).

Dia lantas menyebut empat nama purnawirawan perwira tinggi yang punya kans untuk menggantikan Moeldoko. Mereka berlatar belakang TNI dan polisi.

Baca Juga

SBY Datangi Moeldoko, Tepuk 3 Kali Lengan dan Ucapkan Pesan Khusus

Mereka yakni politikus kawakan PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Mulyono, mantan Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Letjen  TNI (Purn) Agus Sutomo. Agus Sutomo merupakan mantan Danpaspampres. Lulusan Akademi Militer 1984 ini juga pernah menjabat Danjen Kopassus dan terakhir sebagai Irjen Kemhan.

”Kalau kami dengar-dengar mengerucut empat sosok itu. Tapi sekali lagi ini masih prediksi dan spekulasi. Kita tunggu saja," kata," ujar mantan Ketua Pemuda Islam Indonesia (PII) Maluku Utara itu.

KLB Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) lalu menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum dan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina. Para pelaku KLB menyebut acara itu sah berdasarkan aturan partai.

Moeldoko yang datang ke arena KLB menerima penetapan tersebut. Dia juga menegaskan, tugas pemimpin untuk memberikan kekuatan dan energi kepada bawahan, bukan justru melemahkan.

Di sisi lain AHY dengan keras menyebut KLB Sumut ilegal dan inkonstitusional. Kepada para kader Demokrat, dia menegaskan dirinya tetap sah sebagai ketua umum. Sampai saat ini juga tidak ada dualisme kepemimpinan.

Editor: Zen Teguh