Moeldoko Tegaskan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Jadi Super Prioritas

JAKARTA, iNews.id - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan lagi proyek prioritas, tapi super prioritas. Untuk itu, kata dia diperlukan kerja ekstra luar biasa yang membutuhkan persiapaan matang, pengawalan super serta kolaborasi antara kementerian/lembaga dan instansi. 

Moeldoko mengatakan pembangunan dan pemindahan IKN merupakan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

"Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun. Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid, dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi yang partisipatif," kata Moeldoko 
saat memimpin rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN, di Jakarta, Jumat (8/4/2022). 

Sebagai informasi, rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN, merupakan langkah awal KSP bersama kementerian/lembaga dan Badan Otorita IKN untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap satu. 

Baca Juga

Sebagian Wilayah IKN Rawan Banjir, BPBD Penajam Paser Utara Sebut Normalisasi Sungai Butuh Miliaran Rupiah

Rapat ini dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Kominfo Johnny G Plate, Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan, PUPR, Bappenas serta LHK. 

Dalam rapat, Moeldoko menyampaikan tim KSP melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu. 

Hasilnya, ujar dia dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur intake air baku, saluran drainase, dan pengendalian banjir.

Lalu pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor Kemenko dan Kementerian hingga pembangunan sumbu kebangsaan. 

“Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN. Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir,” ujar Moeldoko.

Nantinya, kaya Moeldoko, hasil monitoring dan evaluasi KSP bersama kementerian/lembaga tersebut masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap satu yang akan difinalisasi pada bulan ini. 

Rencana aksi itu, papar Moeldoko akan diawali dengan penerbitan aturan turunan UU IKN prioritas. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

“Kita harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama