Moratorium Pemekaran Daerah Dilanjutkan, Wapres: Keuangan Negara Belum Memungkinkan

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah tetap melanjutkan moratorium pemekaran daerah. Dengan begitu pemerintah tidak akan melakukan pemekaran daerah yang sudah berlangsung dalam lima tahun terakhir.

Ma'ruf Amin menjelaskan salah satu alasan moratorium dilanjutkan karena keuangan negara dinilai belum memungkinkan untuk membiayai pemekaran daerah. Karena dalam pemekaran daerah ada fase transisi yang membutuhkan biaya operasional.

Baca Juga

3 Alasan Timor Leste Baru Bergabung ASEAN pada 2025, dari Pembangunan hingga Menjaga Stabilitas

“Kebijakan pemerintah terkait usulan pemekaran daerah masih dilakukan penundaan sementara, moratorium,” kata Ma'ruf Amin dikutip dari siaran pers Setwapres di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Apalagi saat ini pemerintah tengah menghadapi pandemi covid-19. Menurutnya alokasi anggaran negara masih fokus dikerahkan untuk menangani covid-19 serta pemulihan ekonomi.

Baca Juga

Mahfud MD Bahas Pemekaran Madura Jadi Provinsi Bersama Tokoh Masyarakat

“Keuangan negara juga belum memungkinkan. Terutama karena masih diperlukannya pembiayaan prioritas-prioritas pembangunan nasional yang bersifat strategis. Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. Kondisi kebijakan fiskal nasional sedang difokuskan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.