MPR: Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Digelar 20 Oktober Pukul 14.30 WIB

Abdul Rochim · Senin, 14 Oktober 2019 - 21:25 WIB
MPR: Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Digelar 20 Oktober Pukul 14.30 WIB

MPR memutuskan acara pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden digelar Minggu, 20 Oktober 2019, pukul 14.30 WIB. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.idMPR memutuskan pelantikan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 digelar pada Minggu, 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB. Keputusan ini dihasilkan dalam rapat gabungan seluruh pimpinan fraksi dan DPD, Senin (14/9/2019).

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap anggota MPR maupun tamu undangan hadir satu jam sebelum acara pelantikan dimulai. Terkait dengan pelantikan tersebut, MPR besok juga akan menggelar rapat koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri.

”Kami sudah memutuskan dan menyetujui pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2019 untuk periode 2019-2024 itu disepakati akan dilaksanakan pada 20 Oktober jam 14.30 WIB," kata Bamsoet, Senin (14/10/2019).

Sebelumnya MPR menjadwalkan pelantikan pada pukul 14.00 WIB. Jadwal ini memperbarui rencana awal yang akan dilangsungkan pada pukul 16.00 WIB. Dengan perubahan jadwal ini, MPR akan berkoordinasi dengan seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri, BIN, Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara.

”Untuk memastikan soal kemanan dan protokoler,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Wakil Ketua MPR dari PPP Arsul Sani menuturkan, dalam rapat besok pimpinan MPR akan mendengarkan langsung paparan Panglima TNI dan Kapolri tentang rencana pengamanan saat pelantikan Jokowi-Ma’ruf.

”Kedua institusi ini sudah punya desain terkait pengamanan pelantikan 20 Oktober. Kita justru ingin mendengarkan paparan itu," ujar Arsul.

Alat Kelengkapan MPR

Selain soal waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, rapat gabungan MPR juga menetapkan komposisi pimpinan di Alat Kelengkapan MPR serta penetapan Komisi Kajian Ketatanegaraan sebagai unsur pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Bamsoet, penetapan pembagian tugas Pimpinan MPR, Alat Kelengkapan MPR, serta Komisi Kajian Ketatanegaraan secara musyawarah mufakat merupakan terobosan baru dalam pengambilan keputusan di lembaga tinggi negara ini. Penetapan itu juga makin menguatkan argumen bahwa sesungguhnya di MPR hanya ada satu fraksi, yakni Merah Putih.

Bamsoet menjelaskan, Komisi Kajian Ketatanegaraan berisi 45 orang pakar dari berbagai bidang, seperti ahli hukum tata negara, sosial budaya, ekonomi, hingga hubungan internasional. Komisi bertugas memberikan masukan yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan dari berbagai sudut pandang keilmuan kepada MPR.

"Tugas lainnya yakni mengkaji dan merumuskan pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang sosialisasi 4 Pilar MPR, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunghal Ika. Selain itu merumuskan pokok pikiran tentang pelaksanaan Ketetapan MPR RI No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 hingga 2002," ujar Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.

Bamsoet melanjutkan, nama-nama yang akan mengisi jabatan pimpinan maupun anggota di Alat Kelengkapan MPR, mulai dari Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran, maupun Komisi Kajian Ketatanegaraan akan diusulkan masing-masing fraksi dan kelompok DPD kepada Sekretariat Jenderal MPR RI. Mekanisme penunjukan diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing fraksi dan kelompok DPD.

Hadir dalam rapat pimpinan ini para Wakil Ketua MPR yaitu Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra), Lestari Moerdijat (Fraksi Nasdem), Jazilul Fuwaid (Fraksi PKB), Syarief Hasan (Fraksi Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), Zulkifli Hasan (Fraksi PAN), Arsul Sani (Fraksi PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Editor : Zen Teguh