Muhammadiyah Nilai Salah Alamat Tuduhan Din Syamsuddin Radikal

JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai tuduhan terhadap Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan tokoh radikal tidak berdasar dan salah alamat. Din Syamsuddin merupakan sosok yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, semasa menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban, Din Syamsuddin juga yang memprakarsai serta menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor.

Negara NATO Ini Tiba-tiba Nyatakan Ukraina sebagai Musuh, Ini Penyebabnya

"Pak Din adalah tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi WA Syahadah di PP Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar," ujar Abdul Mu'ti di Jakarta, Jumat (12/2/2021).

Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang Wasatiyah Islam, Islam yang moderat. Bogor Message, yaitu salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word.

Kantor KAMI Diteror Ledakan, Din Syamsuddin: Mengagetkan Dirasakan sebagai Ancaman

"Pak Din adalah moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP). Tentu masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antar iman. Jadi sangatlah keliru menilai Pak Din sebagai seorang yang radikal," ucapnya.

Dia menuturkan, sebagai akademisi dan ASN, Din Syamsuddin merupakan seorang guru besar politik Islam yang terkemuka. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Din Syamsudin merupakan satu-satunya guru besar Hubungan Internasional.

"Secara akademik, FISIP UIN sangat memerlukan sosok Pak Din. Saya tahu persis, di tengah kesibukan di luar kampus, Pak Din masih aktif mengajar, membimbing mahasiswa, dan menguji tesis atau disertasi," tuturnya.

Sementara mengenai Din Syamsuddin banyak melontarkan kritik, kata dia karena bagian dari panggilan iman, keilmuan dan tanggung jawab kebangsaan. "Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua pihak hendaknya tidak anti kritik yang konstruktif," tuturnya.

Menurut dia, situasi negara yang sarat dengan masalah, sebaiknya semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.

"Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerjasama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan dan membawa masalah privat ke ranah publik," katanya.

Editor: Kurnia Illahi