Muhammadiyah soal Pansus Angket Haji: Tidak Boleh Ada Kepentingan Politik Pribadi

JAKARTA, iNews.id - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menanggapi pembentukan pansus angket haji. Muhammadiyah berharap pembentukan pansus bukan karena kepentingan politik.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti meminta pansus harus bekerja untuk kepentingan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Baca Juga

Hamas dan Mesir Capai Kemajuan dalam Masalah Senjata dan Komite Gaza

“Sepanjang itu dilaksanakan sesuai dengan niat awal untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji ini tidak melanggar undang-undang. Dan kemudian tujuannya adalah agar jemaah haji lebih baik ya, saya kira ya hak DPR itu patut kita apresiasi,” kata Abdul kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (11/7/2024).

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi mendukung atau menolak pembentukan pansus angket haji 2024. Tapi dia meminta agar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persaingan politik atau urusan pribadi tidak dibawa dalam proses evaluasi.

Baca Juga

BPKH Investasikan Dana Haji ke Bisnis Kuliner di Arab Saudi, Yakin Menguntungkan

Misalnya tidak boleh ada agenda politik untuk menyudutkan Menteri Agama atau Kementerian Agama. Karena hal yang sifatnya personal harus dihindari.