MUI Ingatkan Tolak Serangan Fajar: Hukumnya Haram!

Baca Juga

Bentuk Satgas Antipolitik Uang, Polda Papua Barat: Tak Ada Ruang untuk Kebohongan

Dia menjelaskan MUI telah menetapkan Fatwa tentang hukum permintaan dan atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kalimantan Selatan pada 2018 lalu. Berikut isinya:

1. Suatu permintaan dan/atau pemberian imbalan dalam bentuk apa pun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, padahal diketahui hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan kewenangannya hukumnya haram, karena masuk kategori risywah (suap) atau pembuka jalan risywah.

Baca Juga

Caleg DPR di Jakbar Diduga Lakukan Politik Uang saat Masa Tenang Pemilu 2024

2. Meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung dan/atau dipilih sebagai calon anggota legislatif, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram.

3. Memberi imbalan kepada seseorang yang akan mengusung sebagai calon anggota legislatif, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram.

Baca Juga

Cegah Serangan Fajar Pemilu 2024, Bawaslu Patroli 24 Jam

4. Imbalan yang diberikan dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan suatu jabatan tertentu tersebut dirampas dan digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum.

Editor: Rizky Agustian