MUI Kaji Kemungkinan Kelola Usaha Tambang dari Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar mengatakan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan untuk turut mengelola usaha pertambangan dari pemerintah. Salah satu yang dikaji yakni definisi MUI apakah termasuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

"Masih mau kita lihat dulu, apakah MUI itu ormas bukan, itu ya. Karena MUI itu kan konfederasi,” ujar Anwar kepada wartawan, dikutip Jumat (26/7/2024). 

Baca Juga

Turki dan Saudi Makin Mesra, Ada Apa Gerangan?

Dia membandingkan status MUI dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurutnya, PBNU dan PP Muhammadiyah sudah bisa langsung mengajukan konsesi tambang karena berstatus ormas keagamaan.

Baca Juga

Muhammadiyah soal Isu Terima Izin Kelola Tambang: Tunggu Aja, Nanti Diumumkan

“Kalau NU kan ormas, Muhammadiyah ormas. Nah, MUI ini kumpulan dari ormas-ormas ini, gitu lho. Maka definisinya ini kena atau enggak MUI itu,” kata Anwar. 

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP itu menjadi dasar pemerintah memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan.

Baca Juga

Sekretaris PP Muhammadiyah Ungkap Belum Ada Pernyataan Resmi soal Terima Izin Tambang

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," dikutip pada Pasal 83A ayat (1).

Aturan itu menjelaskan Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. WIUPK merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Baca Juga

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Ormas Keagamaan untuk Kelola Tambang

IUPK atau kepemilikan saham ormas keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. Kepemilikan saham itu harus mayoritas dan menjadi pengendali.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan atau afiliasinya. 

Baca Juga

Jokowi Terbitkan Aturan Baru untuk Ormas Keagamaan Kelola Tambang 

"Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku," bunyi aturan tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan diatur dalam peraturan presiden.

Editor: Rizky Agustian