MUI Kecam Bendera LGBT Disandingkan dengan Palestina: Nodai Perjuangan Kemerdekaan

JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan pengibaran bendera LGBT yang disandingkan dengan bendera Palestina dalam aksi Women's March, Sabtu (7/11/2026). MUI menilai pengibaran kedua bendera tersebut mencampuradukkan perjuangan kemerdekaan Palestina dengan kampanye LGBT.

Wakil Ketua Umum MUI M Cholil Nafis menilai pengibaran bendera LGBT bersanding dengan bendera Palestina telah menodai perjuangan kemerdekaan negara tersebut.

Baca Juga

Viral Anggota DPD Arya Wedakarna Hadiri Acara LGBT di Thailand, bakal Dipanggil Badan Kehormatan

"Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina, karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para LGBT jangan numpang di kemurnian itu," kata Cholil dikutip dari MUI Digital, Selasa (10/11/2026).

Cholil menegaskan, perjuangan menyerukan kemerdekaan Palestina tidak boleh dicampuradukkan dengan aksi dukungan terhadap keberadaan LGBT di Indonesia.

Baca Juga

Polda Metro Jaya Selidiki Grup WA yang Diduga Berisi Konten LGBT Masukkan Siswa Sekolah Secara Acak

"Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT," lanjut dia.

Cholil kemudian menyinggung sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, serta konstitusi Indonesia. Menurut dia, aturan di Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin dan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Baca Juga

Geger Grup WA Diduga Berisi Konten LGBT, Ada Siswa Sekolah jadi Anggota!

"Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak, tetapi kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin dalam undang-undang pernikahan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan," tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya sikap tegas masyarakat dan lembaga keagamaan dalam menyikapi kampanye LGBT. Cholil mengaku khawatir jika masyarakat tidak menunjukkan penolakan terhadap aksi tersebut.

Baca Juga

Komdigi Minta Aplikasi Hornet Dihapus dari App Store-Play Store, Dinilai Kampanyekan LGBT

"Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu," ujarnya.

Lebih lanjut, Cholil mengatakan pemerintah memang berkewajiban melindungi setiap warga negara, termasuk mereka yang membayar pajak. Namun, menurut dia, perlindungan tersebut tidak berarti pemerintah harus memberikan toleransi atau pengesahan terhadap perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma agama dan hukum negara.

Baca Juga

Alasan MUI Haramkan Pria Berbusana Perempuan saat Karnaval 17 Agustusan: Rentan Disusupi LGBT

"Oleh karena itu, kami berseru, lindungi mereka oleh pemerintah karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan dengan mentolerir," ujarnya.

Editor: Rizky Agustian