MUI Minta Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga ke Akar-akarnya, Singgung Indikasi Makar

JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh masyarakat. MUI mendesak penyelidikan dilakukan secara transparan hingga mengungkap pihak-pihak yang berada di balik kasus tersebut.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal tersebut. Menurutnya, pengusutan harus dilakukan hingga ke akar-akarnya.

Baca Juga

MUI Ingatkan Dai soal Etika Ceramah: Jangan Fokus Bayaran, Apalagi Cari Istri Keempat

Cholil menilai, dugaan penyadapan yang mengarah pada indikasi makar merupakan persoalan serius dan tidak boleh ditoleransi. Sebab, tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Berkenaan dengan kasus penyadapan, kami memberi dukungan penuh kepada Kapolri untuk diusut setuntas-tuntasnya dan transparan sampai ke akar-akarnya," ujar Cholil dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga

MUI Terbitkan Fatwa Vape Haram, Produksi dan Perdagangan Juga Dilarang

Dia mengungkapkan, MUI bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam juga mendukung penuh langkah Kapolri dalam mengusut kasus tersebut. Transparansi dinilai penting agar seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap melalui proses hukum.

Rais Syuriah PBNU itu turut mengingatkan bahaya apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti memiliki keterkaitan dengan upaya makar. Dia menegaskan, kedaulatan dan kehormatan Indonesia tidak boleh dirusak oleh tindakan yang mengancam negara.

Baca Juga

Viral! Ibu Joget Sound Horeg Sambil Gendong Balita di Jember, MUI Soroti Keselamatan Anak

"Apalagi kalau ada indikasi terjadinya makar. Ini jangan sampai kehormatan Indonesia, kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal yang, kalau itu terjadi makar, berarti pengkhianatan kepada Indonesia," ucapnya.

Meski demikian, Cholil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Stabilitas nasional dan kewibawaan negara, menurutnya, merupakan tanggung jawab bersama.

Baca Juga

MUI Minta Pemerintah-DPR Segera Susun Regulasi usai Terbitkan Fatwa Haram Vape

"Stabilitas nasional dan wibawa negara harus dijaga bersama dari segala bentuk gangguan internal maupun eksternal yang dapat merusak tatanan bernegara," katanya.

Editor: Donald Karouw