Nasaruddin Umar : Hindari Pernyataan Tendensius Politik Praktis dalam Kehidupan Antarumat Beragama 

JAKARTA, iNews.id - Ketua Pelaksana Panitia Program Talkshow dan Warung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA meminta agar semua pihak menghindari pernyataan tendensius politik praktis dalam kehidupan antarumat beragama. Hal itu disampaikannya dalam sambutan penandatanganan kesepakatan atau MOU program talkshow dan warung kerukunan 'Lintas Agama Indonesia Bangkit'.

"Para petinggi agama harus memastikan agar demokrasi tidak kebablasan, di sini peran kita sebagai umat beragama. Jangan terlalu royal menggunakan kitab suci dalam pernyataan politik praktis jangka pendek, bukan berarti tidak boleh menggunakan istilah agama dalam kegiatan berpolitik, asal dalam batas wajar, jangan tendensius, atau sampai menciderai demokrasi itu sendiri," ujar Nasaruddin Umar di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).

Baca Juga

Bom Bunuh Diri Guncang Islamabad, Menhan Pakistan Tetapkan Status Perang

Dia berharap dengan semakin banyaknya program kerukunan antarumat beragama yang hadir di tengah masyarakat salah satunya melalui program Talkshow dan Warung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit dapat membawa pencerahan bagi warga untuk tetap hidup rukun di tengah perbedaan.

"Kita sudah punya bahasa satu, jadi partisipasi aktif umat beragama ini memberikan dukungan untuk program Indonesia Maju dan mengeliminasi kegiatan yang sifatnya bisa membangkitkan emosi negatif antar warga bangsa dengan menggunakan bahasa-bahasa agama. Bagaimana politik aliran indentitas tidak mengemuka, pesta demokrasi kita dukung berlangsung damai," tambah dia.

Baca Juga

MNC Group Dukung Program Lintas Agama Indonesia Bangkit

Menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024, Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa setiap agama harus mendukung pelaksanaan Pemilu atau demokrasi yang damai.

"Demokrasi lambang kemerdekaan kemanusiaan. Lawan demokrasi adalah otoriter, atau tekanan. Para pemuka agama memberikan warning system kepada pihak yang melakukan politik praktis," ucapnya.