NU dan Muhammadiyah Tolak Kampanye di Kampus, Wapres Berharap Ada Titik Temu

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kampanye Pemilu 2024 di lingkungan kampus. Wapres pun berharap ada titik temu dalam polemik ini.

Sebelumnya, Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrurrozi mengatakan kampus sebaiknya terhindar dari kampanye politik. Senada dengan hal itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya tak akan memberikan izin lembaga pendidikannya, termasuk kampusnya, digunakan untuk kampanye politik.

Baca Juga

Pangeran Palsu Arab Saudi Sukses Menyusup ke Elite Politik Lebanon Bertahun-tahun, Kok Bisa?

“Bahwa kemudian ada NU dan Muhammadiyah yang memberikan kebijakan, itu adalah sebuah pilihan ya karena mungkin mereka sudah mempertimbangkan secara matang bagaimana agar kampusnya tidak menjadi wahana dari hal-hal yang kita khawatirkan (pembelahan),” ucap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dikutip Rabu (30/8/2023).

Wapres, kata Masduki meminta ada titik temu dari putusan MK agar kampanye di lingkungan pendidikan harus menekankan pada pendidikan politik sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman politik yang baik.

Baca Juga

Muhammadiyah Tak Izinkan Kampusnya Digunakan untuk Kampanye Politik

“Tapi karena itu belum final kita lihat terlebih dahulu sampai finalisasi dari aturan-aturan tertentu. Sehingga dengan demikian nanti akan ada semacam titik temu bagaimana dilaksanakan dan pemilu sebagai tujuan pendidikan politik sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadi kenyataan yang ideal,” katanya.

Masduki mengatakan Wapres sebenarnya juga memiliki rasa waspada dan khawatir jika kampanye dilaksanakan di kampus.

“Wapres lebih menekankan coba dilihat konsideran dari putusan itu, kalau kita lihat konsideran dari putusan (MK) itu adalah bahwa itu adalah demi pendidikan politik. Nah kalau itu urusannya pendidikan politik, maka jangan sampai menyalahi terhadap apa yang menjadi tujuan dasar putusan itu,” tuturnya.

Wapres, kata Masduki meminta agar ada aturan tambahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kampanye di kampus. Sehingga, kampanye di kampus dengan tujuan pendidikan politik bisa terlaksana.

“Itu lah sebabnya Wapres mewanti-wanti agar aturan yang akan dibikin oleh KPU dan turunannya sampai ke bawah itu betul-betul memperhatikan itu. Pengawas juga sangat harus berhati-hati di dalam melaksanakan itu supaya terlaksana dengan baik,” kata Masduki.

“Jangan sebaliknya justru ini Wapres khawatir dijadikan alat pemicu untuk keterbelahan masyarakat. Jangan sampai ada kampus A mendukung si B misalnya lalu menjadi basis tertentu, lalu kampus B mendukung C dan menjadi basisnya, dan seterusnya. Sehingga keterbelahan masyarakat itu makin terjadi dan justru makin jauh dari harapan kita semuanya, itu yang ditekankan oleh Wapres,” katanya.

Editor: Rizal Bomantama