Nurdin Basirun, Gubernur Kepri Non Aktif Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) non aktif Nurdin Basirun ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung. Proses eksekusi tersebut dilakukan beberapa hari lalu, tepatnya Rabu (10/6/2020). 

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, eksekusi itu dilakukan setelah terpidana mendapatkan putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga

Terancam Diinvasi China, Taiwan Borong Senjata AS Senilai Rp185,6 Triliun

"KPK sebelumnya pada hari Rabu (10/6/2020) telah melaksanakan eksekusi badan terdakwa Nurdin Basirun ke Lapas Sukamiskin untuk menjalani pidana badan," kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/6/2020). 

Dia menjelaskan, Nurdin Basirun akan berada di Lapas Sukamiskin selama kurang lebih empat tahun lagi. Nurdin terjerat kasus suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018-2019. 

Baca Juga

Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun Divonis 4 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut

Ali menambahkan, Nurdin juga telah membayarkan denda dan uang pengganti yang disetorkan ke kas negara, jumlahnya mencapai Rp 4.428.500.000. Penyetoran tersebut dilakukan pada Selasa 9 Juni 2020.

"Jaksa eksekusi KPK Andry Prihandono, pada Selada 9 Juni 2020 telah melaksanakan penyetoran denda sejumlah Rp200.000.000,00 dan uang pengganti sebesar Rp4.228.500.000,00 kepada kas negara," katanya.

Ali memastikan, KPK akan terus berupaya melakukan penagihan uang pengganti kepada para terpidana untuk memaksimalkan pemasukan negara melalui pemulihan aset tindak pidana korupsi. Nurdin Basirun telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan pada Kamis (9/4/2020). Selain itu, dia diharuskan membayar uang pengganti Rp4,2 miliar subsider 6 bulan penjara.

"KPK akan terus untuk berupaya maksimal adanya pemasukan bagi kas negara dari setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi baik melalui pemidanaan denda maupun uang pengganti hasil korupsi yang dinikmati terpidana," ucapnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq