Nusron Cabut HGU 3 Perusahaan Terindikasi Terlibat Karhutla, Total Lahan Capai 22.914 Hektare

Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penanganan kasus tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Selain itu, proses penertiban juga merujuk pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Nusron menyebutkan, hasil evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut telah disampaikan dan saat ini tinggal memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK).

"Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera," ungkapnya.

Editor: Adhenda Madarina Idzni