Nusron: Tragis, Bendahara dan 143 Pengurus Golkar Tak Bisa Masuk Kantor DPP

Felldy Utama, Astri Novia ยท Rabu, 04 September 2019 - 19:55 WIB
Nusron: Tragis, Bendahara dan 143 Pengurus Golkar Tak Bisa Masuk Kantor DPP

Ketua Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid (dua dari kiri) bersama sejumlah pengurus harian partai memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (4/9/2019). (Foto: iNews.id/Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 143 pengurus dilarang masuk ke dalam kantor DPP Partai Golkar. Padahal, kedatangan para pengurus untuk berdialog dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus terkait waktu pelaksanaan rapat pleno yang sudah lama tidak diselenggarakan DPP Partai Golkar.

Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Kalimantan DPP Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan, pelarangan pengurus pleno masuk ke DPP Partai Golkar sangatlah tragis dan memalukan. Apalagi, pelarangan juga diberlakukan kepada Bendahara Umum DPP Partai Golkar Robert Kardinal.

"Bendahara umum partai yang selama ini membayar maintenance, ngecat-ngecat semua, membayar mereka semua, tapi tidak bisa masuk ke kantor DPP. Ini sangat tragis," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

BACA JUGA:

Pengurus Harian Golkar Desak DPP Segera Gelar Rapat Pleno

Polisi Jaga Ketat Kantor DPP Partai Golkar

Ketua Dewan Pakar Golkar: DPP Tak Pernah Paksa DPD II Bersumpah Dukung Airlangga

Ratusan pengurus DPP Partai Golkar yang tidak bisa masuk ke kantor akhirnya menggelar rapat di Hotel Sultan, Jakarta. Rapat dipimpin Nusron Wahid, Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Nurdin Halid, Bendahara Umum Robert Kardinal dan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Vicktus Murin dengan diikuti ratusan pengurus dan kader Partai Golkar.

"Tadi sudah ada sebanyak 143 pengurus dan kader Partai Golkar yang mencoba mendatangi Kantor DPP Partai Golkar. Tetapi, tidak bisa masuk karena dikunci rapat dan dijaga oleh oknum-oknum AMPG dan polisi," ujar Nusron.

Kepala BNP2TKI ini menegaskan, para pengurus sepakat untuk terus mendesak Ketum Airlangga segera menggelar rapat pleno. Karena sesuai AD/ART Partai Golkar, rapat pleno minimal dilakukan satu kali dalam dua bulan.

"Sampai hari ini, di bulan September 2019, sudah 10 bulan tidak ada rapat pleno. Padahal banyak agenda-agenda penting yang membutuhkan keputusan bersama di dalam pleno," kata Nusron.


Editor : Djibril Muhammad

Halaman : 1 2 Tampilkan Semua