Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : BGN Ungkap Modus Penipuan Mitra SPPG, Minta Uang Berkedok Verifikasi Dapur
Advertisement . Scroll to see content

OJK Ungkap Ada 700.000 Aduan Penipuan sejak 2024, 80 Persen Korban Telat Melapor

Selasa, 17 November 2026 - 15:24:00 WIB
OJK Ungkap Ada 700.000 Aduan Penipuan sejak 2024, 80 Persen Korban Telat Melapor
Kepala Direktorat Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan OJK, Hudiyanto (Foto: Rohman Wibowo)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 700.000 pengaduan penipuan transaksi keuangan telah masuk sejak Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Antipenipuan Indonesia didirikan pada 24 November 2024. OJK mengimbau masyarakat yang menjadi korban scam atau penipuan untuk segera melapor dengan batas waktu maksimal 12 jam setelah insiden terjadi agar dana yang raib berpeluang diselamatkan.

Kecepatan pelaporan menjadi faktor paling krusial karena sindikat penipuan digital dapat memindahkan dana korban ke berbagai rekening penampung hanya dalam hitungan menit. Keterlambatan korban dalam menyadari tindak kejahatan selama ini menjadi ganjalan utama aparat dalam membekukan aliran uang ilegal secara optimal.

"Sejak dibuka pada 24 November 2024, kami sudah menerima lebih dari 700.000 pengaduan, namun sayangnya 80 persen korban baru melapor ke IASC setelah 12 jam kejadian," ujar Kepala Direktorat Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan OJK, Hudiyanto di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Hudiyanto menerangkan, perputaran uang hasil tindak pidana penipuan berlangsung sangat cepat, yakni dalam rentang 30 menit hingga satu jam saja dana korban sudah berpindah tangan dan terdistribusi ke banyak rekening. 

Dari total kerugian masyarakat yang ditaksir mencapai belasan triliun rupiah, OJK sejauh ini baru berhasil memblokir sekitar Rp700 miliar. Dari dana yang berhasil dibekukan tersebut, sebanyak Rp240 miliar telah dikembalikan kepada korban, sementara sisanya sulit diselamatkan akibat lambatnya laporan awal yang diterima.

Penanganan kejahatan siber finansial yang semakin masif ini tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga secara parsial. Penyelamatan dana publik tersebut digerakkan secara terpadu melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan menggandeng Bank Indonesia (BI).

"Kita tidak bisa bekerja sendirian, sehingga 23 lembaga inilah yang bahu-membahu membangun wadah bernama Indonesia Anti-Scam Centre," kata Hudiyanto.

Satgas PASTI sendiri diperkuat oleh 23 anggota lintas kementerian dan lembaga. Struktur ini mencakup dua regulator yakni OJK dan Bank Indonesia, delapan lembaga penegak hukum dan pertahanan negara seperti Polri, Kejaksaan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditambah dukungan dari 13 kementerian.

Editor: Reza Fajri

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut