OTT Hakim PN Jaksel, KPK Temukan Kode 'Ngopi'

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kode unik dalam menyamarkan dugaan tindak pidana korupsi. Hal itu terkait kasus suap terhadap hakim PN Jakarta Selatan (Jaksel) atas gugatan perkara perdata di PN Jaksel.

Kode tersebut yaitu 'ngopi'. Berdasarkan penjelasan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, kode 'ngopi' tersebut merupakan istilah untuk menyamarkan janji pertemuan antara pengacara, Arif Fitrawan dengan panitera pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan untuk melakukan transaksi suap.

Badan Intelijen Jerman akan Diberi Wewenang Menyerang dan Sabotase

"Dalam komunikasi teridentifikasi kode yang digunakan adalah 'ngopi' yang dalam percakapan disampaikan, 'bagaimana jadi ngopi enggak?" katanya saat jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang tersangka. Diduga sebagai penerima yaitu hakim PN Jakarta Selatan (ketua najelis hakim), Iswahyu Widodo; hakim PN Jakarta Selatan, Irwan; dan panitera penggati PN Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan.

Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah seorang pengacara, Arif Fitrawan; Martin P. Silitonga dari pihak swasta yang saat ini sedang dalam penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran pidana umum.

Dugaan suap tersebut bertujuan untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus N.O. atau ditolak karena alasan gugatan mengandung cacat formil, yang dibacakan sekitar Agustus 2018. Hal tersebut berkaitan perkara gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi saham pertambangan PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT Asia Pasific Mining Resources (APMR).

Sebagai pihak penggugat Isrulah Achmad dan pihak tergugat Williem J.V. Dongen, beserta PT APMR dan Thomas Azali, dalam gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018. Perkara tersebut didaftarkan di PN Jaksel pada 26 Maret 2018 dengan nomor perkara 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel.

"Kami menduga selama proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat melakukan komunikasi dengan Muhammad Ramadhan sebagai pihak yang diduga sebagai perantara untuk majelis hakim yang menangani perkara di PN Jakarta Selatan," imbuh Alex.

Dalam komunikasi tersebut, Alexander menambahkan, diduga terjadi aliran dana sebanyak empat kali selama dua hari yakni pada 22 dan 27 November 2018. Pada 22 November 2018, terjadi transaksi transfer dari MPS ke rekening Mandiri atas nama AF sebesar Rp500 juta.

Pada 27 November, AF melakukan penarikan Rp500 juta di tiga kantor cabang Mandiri. Kemudian, AF menukarkan Rp500 juta tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura sebesar 47.000 dolar Singapura

Atas perbuatannya, para terduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara pihak yang diduga sengaibpemberi dikenakan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Djibril Muhammad