Pacu Kualitas Layanan Haji 2027, Menhaj Terima Silaturahmi Jemaah Umrah di Makkah

MAKKAH, iNews.id – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memanfaatkan agenda kunjungan kerjanya ke Arab Saudi untuk menyerap data dan masukan lapangan secara langsung. 

Upaya tersebut untuk memacu peningkatan kualitas layanan ibadah haji maupun umrah bagi jemaah Indonesia.

Baca Juga

345 Orang Pernah Gagal Haji, Menhaj Minta Jemaah Siapkan Kondisi Kesehatan Sejak Dini

Beberapa jam setelah tiba di Arab Saudi pada Sabtu (7/11/2026) pagi, Gus Irfan menerima kunjungan silaturahmi puluhan jemaah umrah asal Jawa Timur di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Kawasan Syisyah.

Kedatangan para jemaah sekitar pukul 07.30 WAS disambut hangat oleh Gus Irfan di halaman Kantor Daker Makkah dengan didampingi jajaran pejabat Kemenhaj. Setelah menyalami jemaah satu per satu, Gus Irfan mengajak mereka masuk dan duduk lesehan bersama di dalam ruang pertemuan.

Baca Juga

Biaya Haji 2027 Tembus Rp98,4 Juta, Menhaj: Tidak Bisa Mengelak, Memang Melonjak

Tanpa sekat, jemaah memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan harapan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang dapat berjalan lancar dan semakin berkualitas. 

"Ini silaturahmi yang istimewa sekaligus berharga. Terima kasih atas kunjungannya dan berbagai masukan yang diberikan. Kami di Kemenhaj terus berkomitmen memacu kualitas, antara lain dengan menyeleksi petugas dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas," ujar Gus Irfan di Makkah, Sabtu (7/11/2026).

Menurut Gus Irfan, petugas yang mampu bekerja profesional menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan haji. Sebab petugas haji yang baik selalu bertindak totalitas dalam melayani jemaah apapun latar belakangnya dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi. 

“Petugas haji yang profesional dan berkompeten juga kebutuhan mutlak sebab jumlah jemaah haji Indonesia terbesar yakni mencapai sekitar 221.000 orang,” katanya.

Di antara tantangan tahun ini, ungkap Gus Irfan, antara lain soal layanan utama, yakni transportasi, akomodasi dan konsumsi yang sudah sepenuhnya ditangani oleh syarikah Arab Saudi. Ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana pemerintah Indonesia diberi kewenangan untuk memilih penyedia layanannya. 

“Dengan perubahan kebijakan ini, tentu kita melakukan kontrol yang ketat dan kuat supaya tidak terkendala,” ujarnya.

Gus Irfan menandaskan, dalam perubahan kebijakan layanan ini, standard operating procedure (SOP) harus dipedomani bersama agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun kesalahan koordinasi. 

Gus Irfan optimistis, dengan mengedepankan sikap adaptif dan kerja sama, tantangan dalam layanan haji ke depan bisa dihadapi dengan baik. 

Kesuksesan penyelenggaraan haji pada 2026, menurut Gus Irfan, menjadi modal besar bagi Kementerian Haji dan Umrah untuk memacu kualitas layanan haji 2027 menjadi lebih baik.

Editor: Kastolani Marzuki