Pakar Hubungan Internasional Dorong Indonesia Jaga Otonomi Strategis

JAKARTA, iMews.id – Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) menggelar diskusi tahunan strategis bertajuk Foreign Policy Outlook 2026: Arah dan Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Multipolar. Forum ini menjadi wadah bagi para pakar Hubungan Iternasional (HI) untuk membedah posisi tawar Indonesia di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.

Ketua Umum AIHII, Dr Agus Haryanto, menegaskan bahwa pandangan akademisi sangat krusial agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap relevan dengan dinamika internasional yang cair.

Baca Juga

Trump Berharap Iran Akan Buat Kesepakatan, AS Takut Ancaman Khamenei?

“Foreign Policy Outlook 2026 adalah bentuk kontribusi ilmiah AIHII dalam menganalisis respons kebijakan luar negeri Indonesia terhadap tantangan global. Dinamika geopolitik saat ini sangat cair, sehingga forum seperti ini diperlukan agar pandangan akademisi tetap relevan dengan perkembangan politik internasional,” ujar Agus dalam keterangan resminya, Jumat (30/1/2026).

Dia menambahkan, AIHII berkomitmen melanjutkan inisiatif serupa melalui berbagai kegiatan respons strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Baca Juga

Lawatan ke Inggris, Prabowo Jajaki Kerja Sama Produksi Kapal hingga Konservasi Gajah

Dalam diskusi tersebut, Prof Dr Nur Rachmat Yuliantoro dari UGM menekankan, Asia Timur tetap menjadi arena utama rivalitas kekuatan besar. Dia merekomendasikan Indonesia untuk tetap menggunakan strategi strategic hedging (lindung nilai strategis).

"Indonesia harus menjaga otonomi strategis. Alih-alih memihak, kita perlu mengelola interdependensi dengan Tiongkok melalui mekanisme managed interdependence sambil tetap memandang Jepang dan Korea Selatan sebagai mitra stabilitas di kawasan," kata Prof Rachmat.

Baca Juga

Organisasi Kerja Sama Islam Tolak Pengakuan Kemerdekaan Somaliland oleh Israel

Pakar HI Unpad, Dr. Irman G. Lanti, memberikan gambaran tajam mengenai tatanan dunia saat ini. Ia menyebut sistem internasional pasca era "Trump 2.0" menyerupai jigsaw puzzle yang berantakan, di mana hukum internasional sering diabaikan.

"Indonesia perlu tetap pragmatis dengan memegang teguh prinsip netralitas dan non-intervensi, terutama ketika multilateralisme berbasis PBB mulai melemah akibat menguatnya pengaruh Rusia, Tiongkok, dan Global South," ujar Irman.