Pakar Hukum Dorong MK Diskualifikasi Paslon 02 karena Langgar Etik

JAKARTA, iNews.id - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi paslon 02 jika menang Pilpres 2024. Sebab pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka didasari pelanggaran etika.

"Hal yang perlu didorong dalam proses sengketa di MK adalah persoalan diskualifikasi calon karena ada skandal etik dalam proses pencalonan," kata Yance kepada wartawan, Minggu (18/2/2024).

Baca Juga

5 Fakta Al-Majd Europe, Perusahaan Fiktif yang Mengevakuasi Paksa Warga Gaza ke Luar Negeri

Selain itu, menurut dia, jika kecurangan terbukti mempengaruhi hasil keterpilihan, maka Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang. KPU saat ini sedang melakukan rekapitulasi suara.

"Kalau kecurangan mempengaruhi hasil keterpilihan, maka MK bisa membatalkan dan dilakukan pemilihan suara ulang di lokasi yang terjadi pelanggaran. Hal ini sudah sering dilakukan MK untuk pilkada," kata Yance.

Baca Juga

Sutiyoso Bersama Purnawirawan TNI Polri Deklarasi Tolak Hasil Pilpres Curang

Diketahui, Gibran maju cawapres usai putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Oktober 2023 lalu. Dalam putusannya, MK membolehkan calon yang belum berusia 40 tahun untuk berkompetisi menjadi capres dan cawapres. 

Baca Juga

Prabowo-Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Deklarasi Kemenangan sebelum Pengumuman KPU

Syaratnya, sang calon harus pernah dipilih atau menjabat menjadi kepala daerah. 

Saat putusan itu diketok Ketua MK Anwar Usman, Gibran masih berusia 36 tahun. Anwar adalah besan Jokowi alias paman Gibran. 

Selain itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan komisioner lain melanggar etika. Sebab mereka menerima pendaftaran Gibran tanpa merivisi PKPU. 

Editor: Faieq Hidayat