Pakar Hukum Tegaskan Kasus Penyadapan Prabowo Berpotensi Masuk Delik Makar, Ini Alasannya

Baca Juga

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta terkait Kasus Penyadapan Presiden Hari Ini

Dalam analisisnya, Nasaruddin juga menyoroti dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada 2025-2026. Jika terbukti, tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prosedur penyadapan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Dugaan penyadapan itu turut mendapat perhatian sejumlah pejabat negara. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra sebelumnya menyebut aktivitas penyadapan ilegal tersebut sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

Baca Juga

Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Pernyataan itu disampaikan Herindra setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Jumat (6/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, dia disebut menyerahkan laporan intelijen khusus terkait temuan dugaan peretasan sistem LIMS.

Sementara itu, Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menyebut dugaan penyadapan tersebut sedang didalami karena berpotensi mengarah pada upaya melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Baca Juga

LPSK Telaah Permohonan Perlindungan 6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo 

Pimpinan tim penyidik, Komjen Asep Safrudin, juga menyatakan penyidik masih mendalami dugaan makar dalam perkara tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembuktian apakah hasil penyadapan digunakan untuk menggulingkan pemerintahan atau membocorkan rahasia pertahanan negara kepada pihak luar.