Pakar Sebut Class Action Bisa Buktikan Kejanggalan Pemilu 2024, Ini 3 Hal yang Harus Diperhatikan

JAKARTA, iNews.id - Pakar politik Eep Saefulloh Fatah menilai, langkah hukum berupa gugatan class action atau gugatan sekelompok masyarakat yang dirugikan bisa menjadi salah satu opsi untuk membuktikan dugaan kejanggalan Pemilu 2024 . Dia menyebut ada tiga langkah yang harus dilakukan jika ingin melakukan class action.

"Sangat masuk akal (langkah class action untuk buktikan kejanggalan Pemilu 2024), karena sebetulnya ketika pemilu terjadi lalu kemudian kejahatan terjadi, yang dirugikan amat sangat adalah para pemilih. Dan para pemilih ini mengambil jalan perdata itu dengan melakukan class action," kata Eep di acara Demos Festival bertajuk "Omon-Omon Oposisi" di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Baca Juga

Rusia Akan Uji Coba Senjara Nuklir jika Negara Lain Melakukannya

Eep mengatakan, gugatan itu harus dikoordinasikan dengan baik. Apalagi belum ada sejarah kepemiluan yang digugat melalui langkah class action.

"Memang ini belum ada presedennya, belum ada pemilu kita yang di-follow up dengan class action. Beberapa kasus class action yang pernah kita lakukan itu kaitannya dengan pelayanan publik yang diterima oleh publik. Tidak ada kaitan dengan penyelenggaraan kegiatan politik," kata Eep.

Baca Juga

Aksi Perempuan Geruduk Istana, Eva Sundari: DPR Harus Jadi Pengawas Kecurangan Pemilu

Meski begitu, dia menilai gagasan gugatan class action menjadi opsi yang harus disambut baik. Dia pun menekankan tiga hal yang harus diperhatikan untuk melakukan class action.

"Pertama, materi class action, karena materi class action itu kan harus mengacu pada aturan berlaku, apa saja yang bisa di-class action-kan, siapa yang bisa dijadikan target untuk digugat," kata Eep.

Kedua, adalah organisator. Eep menilai, tidak mungkin class action dilayangkan bila tak ada organisator yang rapi. Dia pun menyatakan bersedia bila diajak terlibat dalam class action. "Ayo kita urus bareng-bareng ini," ucap Eep.

Terakhir, kata Eep, gugatan class action ini harus menjadi gerakan yang bukan saja terjadi di Jakarta, melainkan juga di daerah-daerah lain.

"Kita punya teknologi yang membuat orang-orang di Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi, Nusa Tenggara, dan di mana-mana bisa mengirimkan tanda tangan mereka sebagai class action, setelah mereka membaca materi class action dan mereka sepakat dengan itu. Termasuk yang di luar negeri," katanya.

Editor: Reza Fajri